TRIBUNJOGJA.COM, KOTA MAGELANG – Pemerintah Kota Magelang terus mengupayakan berbagai langkah guna menarik minat investor untuk berinvestasi di wilayahnya. 

Salah satunya dengan menggulirkan kebijakan insentif dan kemudahan berusaha yang diperkuat dengan payung hukum yang jelas.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang, Susilowati menjelaskan, payung hukum pemberian insentif ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Kemudian juga terdapat penjabaran lebih rinci dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 40 Tahun 2024.

Regulasi ini mengatur tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi bagi pelaku usaha baru maupun yang akan memperluas atau mengembangkan usahanya di Kota Magelang.

"Belum tentu semua kabupaten/kota punya Perda seperti ini. Semangat kami adalah memberi kemudahan, mempermudah, serta memberikan stimulan agar pelaku usaha tertarik menanamkan modalnya di Kota Magelang," ujar Susilowati di kantornya, Senin (21/7/2025).

Bentuk pemberian insentif yang diatur dalam kebijakan Pemerintah Kota Magelang mencakup beberapa skema.

Antara lain pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah serta retribusi daerah.

Susi mencontohkan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dulu dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan IMB dapat diberi diskon / potongan sesuai dengan hasil perhitungan tim verifikasi pemberian insentif  kemudahan berusaha.

Untuk retribusi ini, pemerintah bisa memberikan keringanan.

Baca juga: Keluarga Penerima Manfaat di Kota Magelang Digelontor Bantuan Beras 

Adapun besaran diskon tidak bersifat mutlak, melainkan disesuaikan dengan penilaian tertentu yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan.

"Untuk pemberian insentif ini ada kriterianya, yaitu potongannya kebanyakan rata-rata 15 sampai 25 persen," ungkapnya.

Selain itu, juga terdapat sederet insentif lain seperti keringanan / pembebasan pajak, bantuan modal bagi pelaku UMKM dan koperasi, dukungan riset dan pengembangan usaha, pelatihan vokasi untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha, hingga fasilitasi pinjaman berbunga rendah melalui kerja sama dengan lembaga keuangan.

Selain insentif fiskal, Pemerintah Kota Magelang juga memberikan beragam kemudahan investasi bagi para pelaku usaha. 

Susi, menjelaskan bahwa kemudahan ini mencakup layanan penyediaan data dan informasi investasi, fasilitasi sarana dan prasarana seperti akses jalan dan saluran air, serta bantuan dalam menentukan lokasi atau lahan strategis yang sesuai dengan jenis usaha. 

“Investor terkadang bingung untuk mendapatkan data atau tidak tahu siapa yang bisa dihubungi. Di situ kami hadir untuk mempermudah,” ujar Susi. 

Selain itu, Pemkot juga memfasilitasi proses perizinan secara terpadu lintas OPD, percepatan izin, hingga bantuan teknis seperti AMDAL dan analisis lalu lintas (Amdalalin). 

Dukungan lainnya termasuk kemudahan promosi dan pemasaran produk, jaminan keamanan dan kenyamanan, serta kemudahan sertifikasi.

Investor juga akan mendapat dukungan akses terhadap tenaga kerja terampil. 

Bahkan untuk promosi investasi, pihaknya akan membantu hingga ke tingkat nasional dan internasional.

"Contohnya kemarin beberapa aset-aset yang kita bawa promosi ke provinsi dan internasional untuk mendapatkan investor. Demikian juga kalau misalnya dari pihak ketiga ingin dibantu seperti itu, kita bisa juga menyampaikan," katanya.

11 Pelaku Usaha Sudah Nikmati Insentif

Sejak kebijakan insentif dan kemudahan digulirkannya pada 2022, Pemkot mencatat sebanyak sebanyak pelaku usaha telah menerima insentif dan tiga lainnya sedang berproses di tahun 2025 ini.

Salah satu contoh pemberian insentif yang menonjol adalah pembangunan hotel Artotel di Kota Magelang. 

"Dari pencarian lahan hingga pengurusan AMDAL kami bantu fasilitasi ke provinsi, karena Amdal masih menjadi kewenangan provinsi," jelas Susilowati.

Insentif dan kemudahan investasi ini diberikan untuk usaha di beragam sektor.

Meliputi sektor kelautan, pertanian, lingkungan, energi, industri, perdagangan, infrastruktur, transportasi, kesehatan, pendidikan, pariwisata, keagamaan, telekomunikasi, pertahanan, dan ketenagakerjaan.

"Kalau tahun ini kebanyakan kos-kosan, home stay lalu perumahan. Kemudian juga auto mobil / perbengkelan serta ada rumah sakit yang melakukan pengembangan dan perluasan," ujarnya. (tro)