TRIBUNJOGJA.COM - Upaya penanggulangan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kini melibatkan perguruan tinggi. Kementerian Sosial RI menggandeng Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) bersama 15 kampus lain melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada Kamis (17/7/2025) lalu di Grha Sabha Pramana, UGM. 

Menteri Sosial RI, Drs. H. Saifullah Yusuf, hadir langsung dalam acara tersebut.

Kerja sama ini akan diwujudkan melalui berbagai program, mulai dari pemberdayaan, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat. Kemensos menekankan pentingnya peran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) di kampus-kampus untuk mengkaji secara terapan program pengentasan kemiskinan.

Kepala LPPM UMBY, Luky Kurniawan, M.Pd., menjelaskan bahwa kolaborasi ini adalah langkah strategis menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, LPPM UMBY berkomitmen menghadirkan intervensi yang berbasis data dan riset dengan pendekatan pemberdayaan berkelanjutan.

“Kami percaya bahwa keterlibatan perguruan tinggi dapat memperkuat efektivitas program dan menciptakan dampak jangka panjang bagi keluarga miskin ekstrem di berbagai wilayah. Ini bukan hanya soal membantu, tetapi membangun pondasi kemandirian masyarakat secara menyeluruh,” kata Luky.

Sementara itu, Rektor UMBY, Dr. Ir. Agus Slamet, S.TP., M.P., MCE., menegaskan bahwa universitas memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengabdian, penelitian, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan cara mengembangkan potensi serta meningkatkan sumber daya.

“Hal ini juga sejalan dengan visi UMBY sebagai kampus sociopreneur yang mendorong mahasiswa menjadi pengusaha yang berorientasi pada dampak sosial. Dalam Mars Mercu Buana juga terdapat lirik yaitu beramal berbakti padamu negeri dan pembela kaum papa yang menunjukkan komitmen UMBY dalam mendukung program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat,” ujar Agus Slamet.

Penandatanganan MoU ini juga dirangkaikan dengan kegiatan Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos) dari Kemensos. Dalam arahannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan bahwa bantuan sosial bukan bertujuan untuk membuat masyarakat bergantung, melainkan untuk membantu mereka bangkit dan mandiri.

“Para peserta Graduasi yang hadir adalah orang-orang yang ingin bangkit dan mandiri secara ekonomi,” ucapnya.

Ia juga mengapresiasi peran perguruan tinggi dalam mengawal dan menjalankan program sosial pemerintah.

“Secara statistik, kemiskinan mayoritas berada di kota yang terdapat banyak kampus. Maka kami mengajak perguruan tinggi terutama di Yogyakarta ini untuk mengentaskan kemiskinan di sekitar kampus demi mewujudkan masyarakat yang berdaya,” tegas Mensos.

Kegiatan bertajuk “Berani Graduasi Siap Mewujudkan Generasi Indonesia Emas” tersebut diikuti 1.000 KPM yang dinyatakan lulus sehingga tidak lagi menerima bansos dan akan beralih ke program pemberdayaan berupa bantuan modal usaha, bahan baku, hingga pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka. 

Penandatanganan Nota Kesepahaman di Grha Sabha Pramana, UGM, Kamis (17/7/2025). UMBY bersama 15 perguruan tinggi lainnya di Yogyakarta berkomitmen mendukung program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (Tribunjogja.com/ Ist)