TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Wakil Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul, Datin Wisnu Pranyoto, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul untuk segera menuntaskan permasalahan sampah.

Menurut Politisi Partai Gerindra, saat ini banyak masyarakat Bumi Projotamasi, termasuk warga yang tinggal di daerah Bantul bagian utara atau sub urban yang masih pusing untuk membuang sampah. 

"Karena sampai saat ini, kami melihat sampah-sampah itu banyak yang bertebaran di bahu-bahu jalan. Ya, menurut kami itu terjadi karena mereka bingung untuk membuang sampah di mana. Kan, tempat-tempat yang biasanya mengolah sampah, ada yang tutup," ucapnya, kepada Tribunjogja.com, Senin (23/6/2025).

Pihaknya pun mengkhawatirkan dengan adanya kondisi tersebut berdampak pada kesehatan maupun kenyamanan masyarakat.

Maka, Pemkab Bantul sudah sepatutnya memberikan tanggung jawab untuk menuntaskan pemasalahan sampah dengan mendirikan tempat-tempat pengolahan sampah.

"Ya memang kita sudah punya tiga tempat pengolahan sampah. Ada di ITF Pasar Niten, ITF Bawuran, dan TPST Argodadi. Tapi, menurut kami itu belum optimal dalam melaksakan tugasnya," tutur Datin.

Disampaikannya, jumlah sampah di Bantul saat ini mencapai sekitar 140 ton per hari, sedangkan jumlah tiga tempat pengolahan sampah di Bantul belum bisa berfungsi optimal dan belum bisa menutup kebutuhan tersebut. 

"Jadi, kalau bisa Bantul itu tambah tempat pengolahan sampah lagi atau mengoptimalkan tempat pengolahan yang sudah ada dengan manambah tonase," terangnya.  

Kendati begitu, pihaknya paham bahwa membangun TPST itu cukup sulit karena ada dampak lingkungan dan sebagainya.

Akan tetapi, pemerintah disebut harus mampu memberikan suatu contoh bahwa hasil pengolahan sampah itu tidak menimbulkan dampak bau dan tidak merugikan masyarakat.

"Jadi, gimana caranya itu harus improvisasi untuk menangani sampah. Tidak sekadar membuat sampah seperti dulu-dulu yang hanya ramah lingkungan. Kalau hanya ramah lingkungan, tetapi tidak bisa diterima kan tentunya untuk mencari tempat lebih gampang," ujarnya.

Di sisi lain, apabila tempat pengolahan sampah di Bantul sudah berjalan optimal, maka jasa-jasa pengolahan sampah mandiri di Kabupaten Bantul akan banyak bermunculan dan membantu mengolah sampah. 

"Kami juga sepakat apabila pemerintah menyarankan masyarakat untuk membuat juglangan. Tapi, kan juglangan itu hanya bisa dibuat oleh masyarakat yang memiliki lahan luas. Dan sebelum dimasukkan ke juglangan itu harus ada pemilahan terlebih dahulu, jangan sampai sampah yang tidak bisa terurai ikut tertimbun karena memberikan dampak buruk untuk lingkungan," papar dia.

Guna mewujudkan hal tersebut, pihaknya mengajak masyarakat untuk membantu pemerintah menuntaskan permasalahan sampah di Bantul. Masyarakat sebagai produsen juga dinilai harus mampu mengurangi penggunaan sampah. Lalu, kepada pemerintah setempat diharapkan agar terus mengoptimalkan pengolahan sampah.

"Atas kondisi yang terjadi saat ini, kami mendorong kepada pemerintah agar bisa mengoptimalkan tempat pengolahan sampah. Dengan begitu, ke depan diharapkan tidak ada lagi masalah sampah di Bumi Projotamansari," tandasnya.(nei)