Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Langkah nyata untuk memperkuat industri perbankan rakyat mulai digalakkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Kali ini, fokus diarahkan pada percepatan digitalisasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sebuah upaya strategis untuk menciptakan sistem perbankan yang efisien, adaptif, dan mampu memberikan rasa aman kepada nasabah di tengah perubahan zaman.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, mengumumkan inisiatif ini dalam pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) yang digelar di Yogyakarta, Sabtu (24/5/2025). Ia menekankan pentingnya digitalisasi sebagai fondasi baru dalam tata kelola perbankan rakyat.

“Kami akan menyediakan sistem informasi yang mampu meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat pelaporan, dan mendigitalisasi proses operasional secara menyeluruh. Tahun ini akan dimulai pilot project di sejumlah BPR/BPRS sebagai langkah awal menuju implementasi nasional,” jelas Purbaya.

Digitalisasi, menurutnya, adalah pintu masuk bagi BPR/BPRS untuk memperluas layanan, merespons ekspektasi generasi muda, dan memerangi praktik keuangan ilegal. LPS pun menunjukkan komitmennya untuk membantu dari sisi teknologi, termasuk membangun sistem IT yang bisa memperkuat posisi BPR/BPRS dalam peta perbankan nasional.

Data per Maret 2025 menunjukkan bahwa sebanyak 15,58 juta rekening nasabah BPR/BPRS dijamin penuh oleh LPS, setara dengan 99,98 persen dari total rekening.

Angka ini memperlihatkan tingginya cakupan perlindungan bagi nasabah kecil dan menengah, serta menjadi indikator penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Semangat membangun bersama ini juga terasa dalam rangkaian acara Munaslub Perbarindo 2025.

Lebih dari 600 perwakilan BPR/BPRS dari seluruh Indonesia berkumpul di Yogyakarta, merayakan kolaborasi sekaligus mengevaluasi arah masa depan industri.

Ketua Panitia, Dadi Sumarsana, menyebut momen ini sebagai ajang silaturahmi dan diskusi strategis yang jarang terjadi secara tatap muka.

Ketua Umum DPP Perbarindo, Tedy Alamsyah, turut menegaskan pentingnya momentum ini. Ia menyampaikan harapan agar kolaborasi dengan LPS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia terus diperkuat, demi memastikan keberlanjutan industri BPR/BPRS yang menyentuh langsung masyarakat, termasuk pelaku UMKM.

“Visi kita bukan hanya tentang tumbuh, tapi juga berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Teknologi adalah keniscayaan agar kita tetap relevan di mata generasi muda,” ujar Tedy. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi dengan perguruan tinggi sebagai pusat literasi dan perubahan.

Hal senada diungkapkan Anggota Dewan Komisioner OJK, Dian Ediana Rae. Ia menyebut bahwa masa depan BPR sangat tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, integritas dan kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci.

“Bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan. Kalau masyarakat percaya, maka pertumbuhan pasti terjadi,” tegasnya. (Ard)