Komitmen Bawaslu Bantul: Kawal Demokrasi, Perkuat Anti Politik Uang

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL  -  Bawaslu Bantul menggelar rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Bawaslu yang jatuh pada Rabu (8/4/2025). 

Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho, menyampaikan, sesuai dengan SE Bawaslu Nomor 21 Tahun 2025 bahwa masing-masing Bawaslu di daerah diminta untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka peringatan HUT ke-17 Bawaslu.

"Tema HUT ke-17 Bawaslu adalah Bawaslu Konsisten Mengawal Demokrasi," katanya kepada  awak media, Selasa (7/4/2025).

Rangkaian kegiatan di Bawaslu Bantul diawali dengan apel jajaran pengawas tingkat kabupaten, selanjutnya juga dilakukan silaturahmi kepada pimpinan Bawaslu periode terdahulu, lomba memasak dan merangkai nasi goreng dan ditutup dengan tasyakuran di Kantor Bawaslu Bantul pada 15 April 2025 mendatang. 

Dalam kesempatan peringatan HUT ke-17 ini juga disampaikan beberapa apresiasi kerjasama dari pihak terkait antara lain dari Lurah Guwosari, Penggerak Desa APU Kalurahan Terong, Ketua KPU Bantul serta dari Perwakilan Forum Pewarta Bantul.

"Sesuai dengan tema HUT ini yaitu konsisten mengawal demokrasi, maka ke depan Bawaslu Bantul akan selalu berkomitmen untuk mengawal proses demokrasi di Kabupaten Bantul," ucap dia.

Komitmen mengawal demokrasi ini telah terbukti dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 yang lalu dimana kiprah Bawaslu Bantul terlihat baik pada fase pencegahan, pengawasan maupun penindakan pelanggaran. 

"Pasca Pemilu dan Pemilihan, Bawaslu Bantul tetap akan memberikan kontribusi dalam mengawal demokrasi melalui peningkatan pengawasan partisipatif di masyarakat," tutur dia. 

Salah satu penekanannya adalah melalui penguatan gerakan anti politik uang di desa APU. Gerakan Anti Politik uang akan digencarkan oleh Bawaslu Bantul utamanya di kalurahan yang telah mendeklarasikan sebagai Desa APU dan akan melaksanakan pemilihan lurah (Pilur) pada tahun 2026 mendatang. 

Tentunya Bawaslu Bantul akan mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul serta Pemerintah Kalurahan setempat untuk secara intensif mewujudkan pemilihan lurah yang anti politik uang. 

"Diharapkan melalui gerakan Anti Politik Uang ini dapat menciptakan proses demokrasi yang bersih dan berintegritas berawal dari Desa," tutup dia.(nei)