Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Bupati Sleman, Harda Kiswaya, bakal mempelajari APBD Sleman 2025 yang telah ditetapkan dan tengah menghadapi efisiensi.

Meski memiliki beberapa program prioritas, namun program yang ia gagas bersama Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, perlu disesuaikan dengan kemampuan APBD 2025.

Adapun program prioritas yang diusung adalah antara lain Sleman Bergas Waras Cerdas, Sleman Resik, Ijo, Dalan Padang dan Nyaman, Sleman Rahayu, Sleman Gesit lan Ngayomi serta Sleman Ngrangkul Kabeh. 

“Tentu harus melihat APBD yang ditetapkan. Yang mana yang nyambung sama program-program saya, mana yang belum, baru kami jalankan. Kami juga perlu menyesuaikan dengan program pemerintah provinsi dan pusat. Kami optimis dengan tematiknya (program) Kabupaten Sleman, provinsi, dan pusat bisa mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Terkait dengan efisiensi anggaran yang menjadi arahan pemerintah pusat, Harda menilai hal tersebut tepat.

Pasalnya, anggaran yang dipangkas tidak berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Setelah mengikuti retret menjadi paham. Efisiensi itu maksudnya mengidentifikasi program-program, dianalisa pembiayaannya, apa saja kegiatannya. Yang tidak pas dipotong, kalau di pusat namanya efisiensi,” sambungnya.

Baca juga: Kemampuan Jalan Arteri Kalasan Sleman Jika Tol Jogja Solo Segmen Purwomartani Dibuka

Terpisah, Ketua DPRD Sleman, Y Gustan Ganda menerangkan setelah serah terima jabatan, Bupati dan Wakil Bupati Sleman, Harda Kiswaya dan Danang Maharsa harus segera menunaikan janji-janjinya. 

Pihaknya juga akan mengawasi program-program prioritas yang sebelumnya telah dicanangkan.

“Yang menjadi program prioritas yang dikampanyekan akan dipercepat. Misalnya dalane alus dalane padang (jalan halus dan terang). Itu akan didata, berapa ruas jalan kabupaten, yang akan dibangun berapa kilometer. Dan akan diberikan penerangan berapa kilometer, termasuk perawatannya,” terangnya.

Terkait efisiensi anggaran, ia menyebut program yang diefisiensi yang tidak memiliki manfaat langsung pada masyarakat.

“Apa yang kita efisiensi adalah program-program yang tidak bermanfaat langsung untuk rakyat, tidak masalah. Kegiatan yang sifatnya normatif boleh diefisiensikan,” imbuhnya. (*)