TRIBUNJOGJA.COM - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berjanji, apabila ke depan ditemukan banyak mudarat atau efek negatif dalam pengelolaan izin tambang, Muhammadiyah bakal mengembalikan izin tersebut kepada pemerintah.

Apabila kami menemukan pengelolaan tambang itu lebih banyak keburukannya terhadap lingkungan hidup dan sosial, Muhammadiyah secara gentleman dan bertanggung jawab akan mengembalikan IUP tambang itu ke pemerintah, kata Haedar.

Haedar mengungkap organisasinya menyadari bahwa usaha tambang dan usaha lain selalu ada potensi konflik.

Maka dari itu, Muhammadiyah mengkaji izin pengelolaan tambang selama lebih dari dua bulan.

"Bahwa usaha tambang ini menjadi usaha yang punya peluang untuk dikembangkan bagi kesejahteraan dan seminimal mungkin dapat mencegah kerusakan lingkungan," kata Haedar.

Itu juga menjadi tantangan bagi Muhammadiyah.

Haedar menyebut Muhammadiyah adalah organisasi besar dan berpengalaman dalam amal usaha dan usaha-usaha lainnya.

Dalam mengelola izin tambang, kata Haedar, hasilnya akan dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat.

Contohnya, membangun sekolah dan rumah sakit di wilayah-wilayah terpencil dan kepentingan berbagai pemberdayaan masyarakat. (*)