Partai Ummat Soroti Pencabutan Raperda BPRS dari Propemperda DPRD Kota Yogyakarta

Penulis: Azka Ramadhan
Editor: Kurniatul Hidayah
ilustrasi

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pencabutan Raperda Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dari Program Pembentukan Perda (Propemperda) DPRD Kota Yogyakarta 2021, mendapat sorotan dari parpol pendatang baru, Partai Ummat. 

Sekretaris DPD Partai Ummat Kota Yogyakarta, Deden Sugianto menuturkan, pencabutan Raperda BPRS tersebut seakan memunculkan isyarat anti simbol agama tertentu. Padahal, Raperda itu sudah masuk ke dalam RPJMD. 

"Secara politik, harusnya bisa dicari jalan terbaik dengan musyawarah mufakat. Bukan secara sepihak, yang seakan-akan memberi kesan ada upaya, atau gerakan anti simbol agama Islam, ya," ungkap Deden, Kamis (16/9/2021). 

Baca juga: Asprov PSSI DIY: Kompetisi Liga 3 2021 Diundur ke Bulan November

Ia mengatakan, penggunaan sistem syariah yang menjadi pembeda dari sistem konvensional, belakangan ini mampu menarik minat kalangan muslim.

Pasalnya, ketiadaan unsur riba, dinilai penting dan sebisa mungkin dihindari. 

"Masyarakat Kota Yogya membutuhkan layanan sistem syariah yang dimiliki sendiri oleh Pemkot Yogya. Makanya, mengapa itu dicabut dari Propemperda, tentu ini menjadi pertanyaan besar ya, bagi kita semua," ujar Deden. 

"Kami beranggapan, bank syariah sebenarnya jadi solusi. BPRS menjadi penting hadir di Kota Yogyakarta yang sahamnya milik Pemkot Yogyakarta," imbuhnya. 

Baca juga: Objek Wisata Tebing Breksi Sleman Resmi Lakukan Uji Coba Buka Terbatas, Ini Syarat untuk Wisatawan

Oleh sebab itu, Deden pun tak dapat menyembunyikan kecurigaan adanya pihak yang cemas akan muncul simbol Islam jika nantinya BPRS berdiri. Padahal, tambahnya, BPRS ini bukanlah lah hegemoni muslim semata. 

"Tetapi, BPRS itu sistem ekonomi yang mengedepankan keadilan dalam transaksinya. Jadi, karena pencabutan ini, kami sangat menyesalkannya," pungkasnya. (aka)