Baca tanpa iklan
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Status Siaga Gunung Merapi membutuhkan kecepatan respons tanggap bencana dari pemerintah daerah untuk memastikan keselamatan warga di sekitar lereng atau mereka yang berada di kawasan rawan bencana.
Berkaitan dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi, pemerintah daerah bersama instansi terkait harus menjamin terlaksananya protokol pencegahan Covid-19 di dalam seluruh tahapan penanggulangan Merapi, sekaligus mempersiapkan sarana prasarana dan anggaran.
“Penanggulangan bencana Merapi, dalam literasi sejarah kebencanaan gunung api, penanggulangan bencana Merapi belum pernah terjadi di tengah pandemi, ini penting dipahami bersama,” kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Sabtu (7/11/2020).
Guna memaksimalkan upaya mitigasi, respons tanggap bencana maka kerjasama seluruh pihak sangat diperlukan agar kegiatan penanganan bencana bisa berjalan efektif.
Eko Suwanto, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta ini menyatakan penting juga menumbuhkan kesadaran masyarakat agar berdisiplin mengikuti perkembangan Merapi, kini statusnya Siaga.
Makna status Siaga ini salah satunya pembatasan aktifitas warga di daerah kawasan rawan bencana untuk menghindari bahaya akibat erupsi Merapi
“Perhatikan dan ikuti perkembangan informasi Merapi dari BPBD, BPPTKG dan instansi resmi lainnya, serta mengajak masyarakat untuk mentaati seluruh anjuran dan perintah pemerintah daerah demi keselamatan. Ayo saatnya berdisiplin misalnya, tidak boleh beraktivitas diwilayah yang dilarang,” kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan
Dalam rangka koordinasi mempersiapkan infrastruktur untuk penanggulangan bencana, menyiapkan SDM, dan anggaran dalam mendukung penanganan bencana Merapi ini Komisi A DPRD DIY segera mengundang BPBD DIY, pekan depan.
“Kita juga harapkan adanya peran luas dari masyarakat. Mengajak swasta untuk turut bergotong royong, dalam rangka bantu masyarakat yang terdampak. Kalau untuk dukungan anggaran berkaitan dengan respons bencana, pemerintah daerah bisa gunakan belanja tidak terduga yang sudah disiapkan,” kata Eko Suwanto. (rls)