Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunjogja.com, Andreas Desca Budi Gunawan
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Keputusan Pemerintah mengenai pembatalan pemberangkatan jemaah Haji di Tahun 2020 disambut positif oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah).
Menurut Dr Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Selasa (2/6/2020) keputusan Pemerintah tentang pembatalan haji 1441H merupakan langkah yang tepat dan tepat waktu.
Keputusan pemerintah tersebut menurutnya tidak menyalahi syariah yang ada.
Pasalnya sebelum dapat menjalankan ibadah haji, ada beberapa faktor yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
• Sebanyak 3.147 Calon Jemaah Haji DIY Batal Berangkat Tahun Ini
"Syarat haji selain mampu secara ekonomi, kesehatan, mental, dan agama, juga aman selama perjalanan," tuturnya.
Di lain sisi, menurutnya keputusan tersebut juga tidak menyalahi undang-undang yang ada.
"Secara undang-undang juga tidak melanggar. Dengan belum adanya keputusan Pemerintah Arab Saudi mengenai haji, sangat sulit bagi Pemerintah Indonesia untuk dapat menyelenggarakan ibadah haji tahun ini," ungkapnya.
Kendati demikian, keputusan tersebut tetap membawa dampak yang harus mendapat perhatian dari Pemerintah.
• BREAKING NEWS : Update Covid-19 DIY 2 Juni 2020, Pemda DIY Kembali Umumkan 0 Kasus Baru
Menurutnya ada tiga konsekuensi yang akan dihadapi harus diberikan solusi.
"Pertama, antrian haji yang semakin panjang. Kedua, biaya haji yang sudah dikeluarkan oleh masyarakat dan mungkin dikelola oleh biro haji dan KBIH. Ketiga, pertanggungjawaban dana APBN haji," tuturnya.
Walaupun demikian, Mu'ti tetap mengajak masyarakat, khususnya umat Islam, untuk tetap tenang dan dapat memahami keputusan Pemerintah.
"Keadaannya memang darurat. Semuanya hendaknya berdoa agar Covid-19 dapat segera diatasi," tutupnya. (TRIBUNJOGJA.COM)