Saat Soekarno Gagah Berani Tolak Bantuan Bank Dunia dan Permalukan IMF

TRIBUNJOGJA.COM - Siapa sangka rupanya Indonesia pernah menolak bantuan dana dari IMF (International Monetary Fund) atau Dana Moneter Internasional yang didesain sebagai suatu bank sentral internasional. Kejadian itu tercatat lewat bukti sejarah pada masa Presiden pertama Indonesia, Soekarno berkuasa.

Sejarah itu begitu dikenang lantaran Presiden Soekarno, yang karib disapa Bung Karno tersebut berani menunjukkan amarahnya di hadapan negara adidaya Amerika Serikat.

Bahkan, sembari mengucapkan sebuah kalimat yang kelak menjadi begitu terkenal, Bung Karno dengan berani menarik Indonesia keluar dari IMF.

IMF dibentuk pada 1944 dan kemudian diresmikan tahun 1945, IMF dapat memberikan bantuan kepada negara yang membutuhkan bantuan ekonomi. Tak terkecuali bagi Indonesia.

Keanggotaan Indonesia di IMF sendiri didapatkan secara tidak langsung, meski nantinya tak menghindari momen Indonesia keluar dari IMF.

Hal itu dikarenakan Indonesia bergabung dalam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 28 September 1950.

Saat itu, aturan main menyatakan bahwa negara yang menjadi anggota PBB akan secara otomatis menjadi anggota di IMF dan Bank Dunia.

Sementara keanggotaan Indonesia di PBB sendiri adalah hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949-1950.

Sebuah pengakuan kemerdekaan Indonesia pertama kalinya oleh pemerintah kolonial Belanda.

Pengakuan kemerdekaan ini didapat setelah pemerintah Indonesia mau menanggung beban utang.

Kemudian sejak 1950, Indonesia seketika memiliki utang utang luar negeri warisan Hindia Belanda senilai 4 miliar dollar AS dan utang luar negeri baru senilai 3,8 miliar dollar AS.

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia inilah, Indonesia yang berada di bawah pimpinan Soekarno jelas mengalami masalah ekonomi pascaperang kemerdekaan.

Persis pada Agustus 1956, Indonesia pun kemudian memperoleh pinjaman dari IMF sebesar US$55 juta.

Dalam suasana Perang Dingin dan dengan Gerakan Non Blok yang Indonesiaanut, isu terkait arah pemerintahan yang akan cenderung memihak kanan kapitalis atau kiri komunis tetap berada dalam posisi stabil.

Namun, bukanlah hal rahasia lagi jika AS melalui IMF berusaha 'membujuk' Indonesia agar bergabung mendukung kekuatan blok barat AS.