Baca tanpa iklan
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Yogyakarta meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya untuk tidak salah sasaran dalam memberikan kartu menuju sejahtera (KMS).
Sehingga, pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta benar-benar bisa berjalan efektif.
Divisi pemantauan dan investigasi Forpi, Baharudin Kamba menjelaskan, pihaknya menyoroti masih banyaknya KMS yang tak tepat sasaran.
Selain itu, banyak pula modus warga yang masuk di KMS untuk kepentingan mencari sekolah negeri.
“Ada yang menerima tapi pakai perhiasan banyak. Banyaknya KMS yang tidak tepat sasaran ini membutuhkan evaluasi dan verifikasi yang cermat dari Pemkot setempat,” ujar Kamba, akhir pekan lalu.
Dia menjelaskan, selama ini, KMS memang sangat diperlukan untuk salah satu upaya penanggulangan kemiskinan.
Namun, jika tidak didata secara akurat maka akan menimbulkan dampak sosial di masyarakat.
Diantaranya, banyak pula warga yang akan mengadukan persoalan tidak tepat sasaran KMS yang dianggarkan melalui APBD Kota Yogyakarta.
Selain itu, dampak sosial juga akan terjadi pada warga karena yang seharusnya menerima, namun tidak menerima.
“Maka, survei ini juga benar-benar harus dilakukan. Jangan sampai ada warga kurang mampu yang tercecer dari data KMS,” katanya.
Sementara itu, sejumlah warga mengeluhkan distribusi KMS yang tidak merata dan tidak tepat sasaran. Bahkan, ditengarai adanya broker dalam pengurusan KMS ini, sehingga banyak warga yang mampu justru menerima program untuk pengentasan kemiskinan ini.
Hal itu dikemukakan oleh Mintarti (43), warga RT 14 RW 03, Kampung Penumping, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, menyatakan, sejauh ini pendistribusian KMS masih belum merata.
Diantaranya, ada beberapa orang yang mengaku dekat dengan legislatif yang menjadi perantara penerima KMS.
Menurut Mintarti yang mengaku sebagai supplier makanan untuk angkringan itu, banyak warga yang seharusnya pantas menerima KMS.
Namun, justru tercecer dari bantuan ini. Hal ini lantaran ada beberapa orang yang justru memasukkan para penerima KMS secara subjektif.
Beberapa kali, Mintarti bahkan dimintai tolong oleh tetangganya yang kurang mampu untuk mengurus KMS.
Dia mengaku beberapa kali mengurus ke kantor Pemkot setempat dengan dasar kemanusiaan. Apalagi, banyak warga yang kesulitan dalam membiayai pendidikan dan kesehatan.
“Kalau hanya dimanfaatkan segelintir orang mampu dan punya penghasilan tetap, apa gunanya pemerintah memberikan indikator-indikator penerima KMS,” tegasnya.
Dia berharap pada pemerintahan di bawah wali kota yang terpilih dapat semakin meratakan pendistribusian KMS. Sehingga, tak ada lagi warga kurang mampu yang tercecer dari daftar KMS.
Selain itu, dia berharap program pengentasan kemiskinan dari Pemkot bisa benar-benar berjalan efektif.
“Tak ada lagi kesenjangan dan pembagian KMS yang tidak merata,” tandasnya.
Sesuai Prosedur
Kepala Dinas Sosial Kota Yogya, Hadi Muhtar menjelaskan, pihaknya telah menetapkan data penerima Kartu Menuju Sejahtera (KMS) dengan verifikasi.
Verifikasi itu dilakukan sesuai dengan prosedur dan ditetapkan berdasarkan indikator.
Menurutnya, penerima KMS ini bukan berdasarkan subjektifitas. Namun, harus benar-benar dinilai secara objektif melalui survei yang dilakukan oleh petugas independen.
"Tidak ada pertimbangan dekat dengan seseorang sehingga menentukan lolos atau tidaknya seseorang menerima KMS," ujar Hadi.
Dia menyatakan seseorang yang merasa tidak mampu dan tidak lolos dalam menerima KMS bisa mengecek nilai verifikasinya di dinas sosial.
Menurut Hadi, sepanjang memenuhi kriteria dan nilainya memenuhi, maka seseorang akan menerima KMS.
Pihaknya pun mengatakan, keluhan terkait dengan KMS ini bisa dilaporkan melalui kelurahan masing-masing. Nantinya akan ada musyawarah kelurahan terkait verifikasi tersebut.
"Kami bisa menerima aduan. Nanti bisa lewat lurah atau RW yang sebelumnya mengusulkan," ujarnya. (*)