Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribun Jogja, Yoseph Hary
TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Mengklaim sudah menyelesaikan pengukuran dan pendataan lahan bandara Kulonprogo di tiga dari lima desa terdampak, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mulai fokus pada lahan milik warga penolak mega proyek di Kecamatan Temon tersebut.
Kepala BPN Kulonprogo, Mohammad Fadhil, mengatakan sampai saat ini tersisa lahan tiga dusun di dua desa yang belum selesai diukur dan didata oleh tim satgas A dan B.
Tiga dusun yang maksud adalah Kragon II di Desa Palihan dan Dusun Kretek serta Sidorejo di Glagah.
Meski sebagian lahan di tiga dusun tersebut selama ini sudah dimulai pengukurannya, tidak sedikit lahan yang gagal diukur dan didata karena warga pemiliknya, terutama yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT), menolak bandara.
"Ini mulai masuk (ke wilayah tiga dusun tersebut)," kata Fadhil, Senin (7/12/2015).
Meski demikian, Fadhil menegaskan tim BPN akan turun lapangan untuk fokus melakukan pengukuran di tiga dusun tersisa jika ada jaminan keamanan. "Tinggal seberapa jauh penegak hukum menegakkan putusan MA itu," katanya.
Yang jelas, selama ini tim BPN menerapkan strategi pengukuran ibarat makan bubur panas, dimulai dari lahan di bagian pinggir.
Itu dimaksudkan untuk menghindari konflik mengingat di bagian tengah area calon lokasi bandara merupakan lahan milik warga penolak bandara, tepatnya lahan di tiga dusun tersisa, Kragon II di Palihan, Sidorejo dan Kretek Glagah.
Namun toh, karena pada akhirnya semua lahan harus diukur, Fadhil menegaskan turunnya tim BPN, baik satgas A maupun B, tetap menunggu sejauh mana jaminan keamanan di lapangan. "Jadi kami tergantung pada pihak keamanan," lanjutnya.
Selengkapnya simak di halaman 6 Tribun Jogja edisi Selasa (8/12/2015). (tribunjogja.com)