Soal Efisiensi Anggaran Pemerintah, Apindo DIY: Substansinya Setuju, tapi Strateginya Salah

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY Bidang Ketenagakerjaan, Timotius Apriyanto mendorong pemerintah untuk refokusing APBN untuk semester II 2025. 

Menurut dia, strategi efisiensi yang dilakukan saat ini kurang tepat. 

Ia sepakat substansi efisiensi anggaran yang diinginkan pemerintah. Terutama terkait kebocoran anggaran.

Hanya saja, jika menggunakan skema pemangkasan anggaran seperti saat ini, program pemerintah yang memiliki efek berganda juga akan terpengaruh. 

"Efisiensi anggaran ini salah strategi. Substansinya saya setuju. Tapi kan strateginya salah, dengan budget cut, memang ada prioritas kan, perjalanan luar negeri dipotong. Shock therapy bagus. Tetapi kegiatan pemerintah yang memiliki dampak berganda akhirnya terpengaruh. Refokusing lagi untuk semester II 2025, jangan dengan pola yang sama," katanya, Senin (12/05/2025). 

Ia menilai anggaran pemerintah yang memiliki dampak besar kepada industri harus ditinjau kembali, salah satunya MICE.

Sejak efisiensi anggaran diberlakukan, MICE di hotel sepi. Akibatnya, ratusan pekerja mendapatkan pengurangan jam kerja. Padahal pangsa MICE dari pemerintah di DIY mencapai 60 persen. 

Untuk itu, ia berharap agar APBN perubahan nantinya bisa digulirkan lagi untuk kegiatan MICE. Di samping itu, anggaran untuk penguatan UMKM juga harus dioptimalkan kembali. 

"Kegiatan MICE yang berdampak besar jangan dipotong. Kemudian untuk penguatan UMKM juga jangan dipotong. Perubahan anggaran ini mestinya dikasih lagi ke MICE dan UMKM, minimal sama (dengan sebelumnya)," sambungnya. 

Selain itu, pihaknya juga mengusulkan adanya subsidi upah bagi pekerja seperti saat pandemi COVID-19. Tujuannya untuk menjaga data beli pekerja. 

Di sisi lain, kondisi industri saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian, diperparah dengan tarif Trump yang masih belum jelas, ia khawatir banyak industri yang mengalami kontraksi. Sehingga pemerintah harus segera mengambil langkah penyelamatan ekonomi nasional. 

"Tahun lalu (tahun 2024) PHK di DIY mencapai 1.779, saya khawatir tahun ini jumlah PHK jauh lebih besar (dibandingkan tahun 2024 lalu), terutama perusahaan dengan skala menengah," imbuhnya. (maw)