Program Sekolah Rakyat Dimatangkan, Kemensos Tinjau Lokasi di Yogyakarta

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah terus mempersiapkan peluncuran Sekolah Rakyat, program pendidikan untuk keluarga miskin ekstrem yang diinisiasi Kementerian Sosial.

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul meninjau sejumlah lokasi calon sekolah di Yogyakarta, Sabtu (3/5/2025), untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendidikan.

Salah satu titik yang ditinjau yakni SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan, Mergangsan, Kota Yogyakarta.

Sekolah ini rencananya akan dialihfungsikan menjadi Sekolah Rakyat berbasis asrama dengan sistem pendidikan 24 jam, mengintegrasikan pendidikan formal, kurikulum tambahan, dan pembentukan karakter.

“Ini berkaitan dengan kebutuhan sekolah rakyat. Karena sekolah ini berasrama, maka pendidikannya berlangsung 24 jam. Selain pendidikan formal, ada kurikulum tambahan dan pendidikan karakter. Sekolah ini akan menampung siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA,” ujar Gus Ipul.

Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat akan memanfaatkan aset milik pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota.

Gedung-gedung yang tersedia akan direvitalisasi dan direnovasi untuk mendukung kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.

“Umumnya, kita mulai dari gedung milik pemerintah daerah yang akan kita revitalisasi. Hari ini kita meninjau aset milik Pemkot Yogyakarta sebagai calon lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Nantinya akan dilakukan survei kelayakan bersama Kementerian Pekerjaan Umum,” jelasnya.

Hingga saat ini, tercatat sudah ada 53 titik yang ditindaklanjuti untuk direnovasi di berbagai daerah.

Sementara itu, sebanyak 58 titik lainnya masih dalam tahap survei kelayakan sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025/2026.

“Saat ini kami masih mematangkan durasi orientasi bagi calon siswa Sekolah Rakyat,” tambahnya.

Gus Ipul menjelaskan, proses seleksi untuk calon kepala sekolah dan guru telah berjalan.

Sementara untuk calon siswa, seleksi akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi tanpa tes akademik.

“Seleksi siswa tidak melalui tes akademik, melainkan administratif dan kesehatan. Mereka harus berasal dari keluarga miskin ekstrem, khususnya yang masuk dalam Desil 1. Setelah itu, akan dilakukan pemetaan kemampuan agar proses pembelajaran bisa disetarakan,” katanya.

Ia menambahkan, saat ini sudah tersedia lebih dari 3.000 kapasitas penerimaan siswa, dan potensi total bisa melebihi 10.000 peserta.

“Kami masih menghitung kebutuhan dan kapasitas rombongan belajar agar seluruh siswa memiliki kesempatan belajar yang setara. Di sisi lain, kami juga terus merekrut kepala sekolah, menyusun kurikulum, serta memastikan kesiapan guru di masing-masing lokasi,” pungkas Gus Ipul. (*)