Strategi Presiden Prabowo Hadapi Kebijakan Tarif Impor AS

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat untuk mencari solusi atas kebijakan Presiden Donald Trump yang akan memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen untuk Indonesia.

Salah satunya dengan mengutus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk melakukan negoisasi dengan pemerintah AS.

Langkah itu disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam diskusi dengan enam pemimpin redaksi (pemred) di kediaman Prabowo, Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).

Dalam penjelasannya, Presiden Prabowo menugaskan Airlangga untuk menegosiasikan tarif impor sebesar 32 persen yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

 "Kita terus hubungan, negosiasi. Saya akan kirim Pak Airlangga ke Washington. Kita sudah punya kontak dengan tokoh-tokoh di Washington. Kita akan diskusi. Kita akan negosiasi," ujar Prabowo yang dilansir dari Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Di hadapan para Pemred, Presiden Prabowo mengakui kebijakan Trump itu akan memberikan dampak besar terhadap industri padat karya seperti garmen, sepatu, tekstil, dan furnitur.

Baca juga: Wali Kota Jogja Tanggapi Tarif Impor AS: Harus Perkuat Konsumsi Produk Lokal

Pemerintah pun tidak akan tinggal diam dan akan mencari jalan keluar untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan itu.

Salah satunya dengan mencari pasar baru di luar AS.

 "Kita akan cari jalan keluar, kita harus berani mencari pasar baru. Kita ini terlalu manja juga, sih," ujar Prabowo.

 Ia mengatakan, Indonesia harus dapat menjadi negara yang berdiri di atas kaki sendiri. Tegasnya, pernyataannya itu bukanlah retorika belaka.

 "Tidak (beretorika), saya dari dulu memperjuangkan, saya sudah sadar, saya sudah mengerti bahwa suatu saat, nobody is going to help us, tidak ada yang akan bantu kita, kecuali diri kita sendiri," ujar Prabowo.

Diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak kebijakan tarif impor sebesar 32 persen dari AS.

 Trump mengumumkan bahwa mereka menerapkan tarif bea masuk untuk 180 negara per Rabu (2/4/2025). (*)