Strategi Presiden Prabowo Hadapi Kebijakan Tarif Donald Trump

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Indonesia mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto.

Langkah-langkah yang diambil oleh Prabowo untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia menunjukkan pemahaman mendalam tentang tantangan global serta kemampuan diplomasi dalam menavigasi dinamika geopolitik yang kian kompleks.

Menurut Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno, Presiden Prabowo tidak hanya merespon kebijakan tarif tersebut dengan keputusan teknis, tetapi juga dengan strategi jangka panjang yang memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

“Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman dalam memahami dinamika geopolitik, memperlihatkan pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global. Ini menjadi kekuatan utama untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dalam menghadapi tantangan yang datang, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat,” ungkap Noudhy pada Sabtu (5/4/2025) seperti yang dikutip dari Tribunnews.com.

Noudhy mengungkapkan, langkah pertama yang diambil Prabowo adalah memperluas jejaring ekonomi Indonesia dengan mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan).

Keputusan ini diambil hanya beberapa hari setelah Prabowo dilantik.

Bergabung dengan BRICS, menurut Noudhy, bukan hanya memperkuat posisi Indonesia di pasar global, tetapi juga membuka peluang baru dalam kerja sama multilateral, seperti RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) dan negosiasi keanggotaan OECD.

Dengan bergabung dalam forum ekonomi besar seperti BRICS, Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pasar-pasar tradisional dan menciptakan diversifikasi dalam alur perdagangan internasionalnya.

Di sisi lain, Prabowo juga mempercepat hilirisasi sumber daya alam (SDA) sebagai bagian dari kebijakan jangka panjang.

Proses hilirisasi yang semakin berkembang ini terbukti menghasilkan dampak signifikan bagi ekonomi Indonesia, terutama dalam sektor mineral.

Contohnya, nilai ekspor nikel dan turunannya mengalami lonjakan luar biasa, dari hanya 3,7 miliar dolar AS pada 2014 menjadi 34,3 miliar dolar AS pada 2022.

Ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mampu menambah nilai tambah dari sumber daya alam yang dimilikinya.

Prabowo juga meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang ditujukan untuk mendanai dan mengelola proyek-proyek hilirisasi strategis.

Baca juga: Jasa Marga Kembali Beri Diskon Tarif Tol 20 Persen untuk Tol Kalikangkung-Cikampek Utama

Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan industri bernilai tambah tinggi yang tidak hanya memperkaya negara, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Strategi ketiga yang diusung Prabowo adalah penguatan konsumsi domestik.

Salah satu program besar yang akan diluncurkan adalah pendirian 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi desa.

Program ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh Indonesia.

Melalui program ini, Prabowo ingin mendorong perputaran uang di daerah dan memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sementara itu, Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah terus menghitung dengan cermat dampak kebijakan tarif resiprokal dari AS dan tengah melakukan pendekatan melalui jalur diplomatik.

"Paralel dengan upaya tersebut, pemerintah juga mengirimkan tim lobi tingkat tinggi ke Washington untuk bernegosiasi langsung dengan pemerintah AS," ujar Hasan pada Jumat (3/4/2025).

Selain itu, pemerintah juga sedang berfokus pada penyederhanaan regulasi yang ada, dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Penyederhanaan ini diharapkan akan membuat produk-produk lokal lebih kompetitif di pasar internasional, termasuk di tengah persaingan ketat akibat kebijakan tarif yang diterapkan AS.

Lebih dari sekedar kebijakan, solidaritas antara pemerintah dan rakyat menjadi faktor kunci dalam menghadapi tekanan dari kebijakan global.

Dengan saling bekerja sama, baik pemerintah maupun masyarakat, Indonesia diharapkan dapat mengatasi tantangan ekonomi yang datang.

Pemerintah Indonesia, melalui langkah-langkah strategis ini, berupaya memastikan bahwa Indonesia tetap dapat tumbuh dan berkembang meski tengah menghadapi kebijakan perdagangan yang menantang dari negara besar seperti Amerika Serikat. (*)