381 Desa di Klaten Terima Bantuan Keuangan Khusus Sebesar Rp77,7 Miliar

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Pemerintah Kabupaten Klaten menyerahkan bantuan keuangan khusus (BKK) senilai Rp77,7 miliar, pada Jumat (14/3/2025).

Bantuan keuangan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, kepada perwakilan penerima di Pendopo Pemkab Klaten. 

Gelaran tersebut dihadiri Wakil Bupati Klaten, Benny Indra Ardhianto, Sekretaris Daerah  (Sekda) Kabupaten Klaten, Jajang Prihono, dan jajaran pejabat Forkopimda Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 

Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten, Fadzar Indriawan, mengungkapkan BKK senilai Rp77,7 miliar itu disalurkan kepada 381 desa yang tersebar di 26 Kecamatan se-Kabupaten Klaten. 

Bantuan tersebut dialokasikan berdasarkan usulan dari masing-masing desa. 

"Kegiatan itu menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Klaten memiliki kepedulian dan rasa empati kepada pemerintah desa di wilayah, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat serta pembangunan desa," ucap Fadzar, Jumat (14/3/2025). 

Lewat alokasi BKK tersebut, Pihaknya berharap pemerintah desa (Pemdes) bisa menjaga amanah dan melaksanakan pengelolaan BKK sesuai kegiatan yang diusulkan dengan efektif. 

Pemdes juga diminta tetap mengikuti regulasi serta aturan dalam proses penatausahaan pengelolaan keuangan tersebut. 

"Penggunaannya lebih banyak ke infrastruktur. Sebenarnya karena bantuan keuangan bersifat khusus, jadi sepanjang peruntukannya sesuai regulasi itu diperkenankan. Semisal untuk pembangunan jalan, talut, dan bagaimana menstimulus alokasi dana yang ada di desa," tuturnya. 

Terpisah, Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, berharap BKK tersebut bisa mengakselerasi pembangunan di wilayah Kabupaten Klaten.

Dia pun meminta para kepala desa bisa semakin meng-upgrade tingkat ketertiban administrasi terkait pengelolaan keuangan.

"Karena nanti ke depan yang berkaitan dengan administrasi harus semakin baik, agar lebih akuntabel, sehingga penilaian BPK dapat lebih baik," ujarnya.

Dia menyadari dalam pengelolaan BKK terkadang laporan administrasinya belum rapi. Menurutnya hal itupun bukan karena unsur kesengajaan. 

Maka dari itu pihaknya akan mendorong Dispermades dan Inspektorat mendampingi pemerintah desa, agar kualitas pelaporannya lebih baik.