Mendagri Ungkap Ada 97 Kepala Daerah Kader PDIP, 46 Orang Belum Hadiri Retret di Akmil Magelang

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa dari total 503 kepala daerah yang mengikuti program retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, 97 di antaranya merupakan kader PDI Perjuangan. 

Dari jumlah tersebut, 51 kepala daerah kader PDI Perjuangan telah hadir sejak hari pertama, sementara sisanya sebanyak 46 kepala daerah masih belum bergabung.

"51 sudah masuk dari hari pertama. Hari yang pertama ya. Karena ya mereka menyadari bahwa ini adalah program dari Pemerintah dan ini berguna untuk mereka sendiri dan mereka tahu bahwa ini adalah pada saat pemilihan, yang memilihkan rakyat ya. Tanggung Jawabnya adalah kepada rakyat utamanya," kata Tito di Akmil Magelang, Minggu (23/2/2025). 

Tito menyebut bahwa kehadiran dalam program retret ini sangat penting bagi kepala daerah karena merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar pemimpin daerah. 

Ia menegaskan bahwa kepala daerah dipilih oleh rakyat, sehingga tanggung jawab utama mereka adalah kepada masyarakat, bukan sekadar kepada partai politik.

“Partai itu hanya kendaraan. Partai memberikan blessing untuk maju, tapi ketika menjadi kepala daerah, mereka dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, kehadiran dalam program ini adalah untuk kepentingan rakyat,” ujar dia. 

Ia juga menyoroti manfaat retret yang memungkinkan para kepala daerah untuk saling mengenal dan membangun komunikasi yang lebih cair. 

Baca juga: Hari Ketiga Retret, Lemhannas Bekali Kepala Daerah Wawasan Kebangsaan hingga Ketahanan Nasional

Program ini menjadi ajang bagi gubernur, bupati, dan wali kota untuk bertemu serta mendiskusikan berbagai isu penting di daerah masing-masing.

Tito mengungkapkan, masih ada beberapa kepala daerah yang akan menyusul bergabung dalam program ini. Namun, ia tidak menyebutkan jumlah pastinya.

“Saya tahu dalam beberapa waktu ke depan masih akan ada yang bergabung. Silakan, kita welcome,” ujarnya.

Sementara itu, bagi kepala daerah yang belum dilantik akibat sengketa hasil Pilkada 2024, Kemendagri berencana mengadakan program orientasi tersendiri. 

Tito menjelaskan bahwa ada 40 daerah yang masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilkada. 

Sebagian daerah bahkan berpotensi menggelar pemungutan suara ulang, seperti Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.

Berbeda dengan retret di Akmil Magelang, kepala daerah yang masih tertunda pelantikannya akan menjalani program pembekalan di BPSDM Kemendagri di Jakarta.

“Konsepnya nanti akan berbeda dengan yang di Magelang. Di Magelang ini programnya besar, gabungan dengan Lemhannas, tempatnya informal, dan lebih mendukung interaksi yang cair,” jelas Tito. (*)