Proyek Jogja Planning Gallery Malioboro Tak Terpengaruh Pemangkasan Anggaran

Pemda DIY memastikan pembangunan Jogja Planning Gallery (JPG) di kawasan Malioboro tetap berjalan tanpa terganggu. 

|
Dokumentasi Humas Pemda DIY
KAWASAN MALIOBORO: Becak kayuh bertenaga alternatif beroperasi di Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta. 

 

TRIBUNJOGJA.COM Yogyakarta - Meskipun pemerintah pusat mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1/2025 yang mengharuskan pemangkasan anggaran di sejumlah sektor, Pemda DIY memastikan pembangunan Jogja Planning Gallery (JPG) di kawasan Malioboro tetap berjalan tanpa terganggu. 

Fokus efisiensi anggaran yang meliputi perjalanan dinas, pembelian alat tulis kantor, dan bantuan keuangan tidak akan mempengaruhi kelanjutan proyek besar yang mengintegrasikan konsep sumbu filosofi ini.

Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono, menjelaskan bahwa meskipun terjadi pemangkasan anggaran, proyek JPG yang kini sedang dalam tahap perencanaan tetap menjadi prioritas. 

"Efisiensi anggaran ya tidak berdampak pada proyek JPG. Itu kan masih dalam kategori perencanaan. Masih ada DED (Detail Engineering Design) yang harus ditinjau," ujarnya.

Beny menekankan bahwa pembangunan JPG akan dilakukan bertahap, mengingat anggaran yang dibutuhkan sangat besar, dengan estimasi mencapai lebih dari Rp100 miliar, bahkan bisa mencapai Rp200 miliar.

Pembangunan gedung yang terintegrasi dengan konsep sumbu filosofi ini rencananya memang akan dilakukan secara bertahap, mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan. 

Beny juga menambahkan bahwa meskipun Pemda DIY semula merencanakan untuk menandatangani kontrak pada awal Januari, keputusan tersebut harus ditunda karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.

TERAS MALIBORO 2: Lokasi Teras Malioboro 2 yang terletak di sisi utara DPRD DIY, tampak telah dipagari seng
TERAS MALIBORO 2: Lokasi Teras Malioboro 2 yang terletak di sisi utara DPRD DIY, tampak telah dipagari seng (TRIBUNJOGJA.COM/ HANIF SURYO)

Sejalan dengan itu, Pemda DIY juga telah melakukan pemindahan pedagang Teras Malioboro (TM) 2 yang berada di sebelah utara gedung DPRD DIY. 

Lokasi tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan JPG, sementara gedung DPRD DIY akan dipindah ke lokasi baru di Lapangan Panahan Kenari.

Dalam rangka menjaga kelestarian budaya, Pemda DIY juga melakukan kajian Heritage Impact Assessment (HIA) untuk memastikan bahwa pembangunan JPG tidak merusak nilai-nilai warisan budaya Sumbu Filosofi yang telah diakui oleh UNESCO. 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY, Anna Rina Herbranti, menyampaikan bahwa kajian HIA akan dilaksanakan tahun ini, dan jika berjalan lancar, DED interior akan disiapkan pada 2026.

Desain gedung JPG yang akan dibangun juga sudah melalui proses sayembara, dengan konsep yang mencerminkan keberagaman budaya Yogyakarta, termasuk unsur Tionghoa dan Indis. 

"Desain gedungnya sudah dikaji agar dapat mencerminkan kekayaan budaya yang ada di Jogja," tambah Anna. (*)

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved