Ketika Ikatan Pensiunan Pendidikan Klaten Bertemu Komisi IV DPRD Klaten

Laporan Reporter Tribun Jogja, Dewi Rukmini

Tribunjogja.com Klaten -- Komisi IV DPRD Kabupaten Klaten menerima audiensi dari sejumlah organisasi purnawirawan antara lain Ikatan Pensiunan Pendidikan Klaten (IPPK), IPPK Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (Kormi), dan Paguyuban Purna Pemda Klaten. 

Agenda audiensi itu dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Klaten, Marjuki, di ruang pertemuan DPRD Klaten, pada Kamis (23/1/2025). 

Ditemui seusai audiensi, Marjuki, mengaku bersyukur dan berterima kasih atas masukan-masukan aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan organisasi purnawirawan untuk kemajuan masyarakat, terutama terkait bidang pendidikan.

"Program-program kerja yang telah dilakukan IPPK di lapangan sangat luar biasa, ada kegiatan sosial, kepedulian terhadap olahraga, hingga pendidikan anti narkoba. Program tersebut sangat membantu pemerintah daerah," ucap Marjuki, Kamis (23/1/2025). 

Meskipun tidak bisa menjanjikan, tetapi pihaknya berharap bisa mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap aktivitas IPPK yang relevan dengan program kerja pemerintah daerah lewat APBD (hibah). 

"Kami tidak bisa menjanjikan, tapi mudah-mudahan APBD kita bisa memberikan bentuk perhatian dan apresiasi atas aktivitas mereka. Karena tentu banyak variabel yang dipertimbangan (dalam menggelontorkan APBD), baik melihat kemampuan keuangan daerah dan urgensi atau skala prioritasnya," jelasnya.

Ketua IPPK Kabupaten Klaten, Joko Sutrisno, memyebut kedatangannya siang itu adalah untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan IPPK dalam bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten.

Dikatakan, IPPK memiliki program unggulan berupa Ceramah Program Empat Tema Plus. Antara lain, tema terkait revolusi mental, pendidikan, karakter, pendidikan korupsi bagi pelajar, dan pendidikan anti narkoba untuk pelajar serta masyarakat. 

"Jadi dalam pertemuan itu kami melaporkan kegiatan IPPk khususnya do cabang maupun 26 ranting kecamatan. Yang paling urgent adalah ceramah-ceramah di sekolah. Kemarin kami sudah mencanangkan sekolah bersinar (bersih narkoba) SMA se-Kabupaten Klaten dan dilanjut tingkat SMK se-kabupaten," tuturnya. 

Selain itu, IPPK juga mendukung kegiatan gelar karya profil pelajar Pancasila yang sudah berputar di SD, SMP, SMA, hingga SMK. Termasuk menggelar kegiatan bakti sosial stunting bagi tukang ojek dan pemulung. 

"Kami juga memfasilitasi berdirinya IPPK Kormi Klaten yang tidak hanya melakukan senam, tetapi juga mewadahi olahraga tradisional semisal enggrang, bakiak, bahkan ada taekwondo tradisional," katanya. 

Lebih lanjut, Joko menuturkan lewat pertemuan tersebut pemerintah bisa memberikan hibah dana untuk menjalankan program-program IPPK ke depan. Menurutnya, selama ini biaya operasionalan IPPK dalam menjalankan program masih menggunakan dana iuran anggota.

"Anggota IPPK ada sekitar 3.000 orang di 26 kecamatan. Kalau mereka iuran per bulan Rp1.000 maka yang terkumpul sekitar Rp40 juta. Nah sementara kami jalan seperti itu, meskipun akhirnya banyak menggunakan dana mandiri dari pengurus program," tuturnya.

"Sehingga kami berharap pemerintah bisa membantu kami lewat dana hibah. Karena kami punya pengalaman (sebagai pensiunan pegawai pemerintah), jadi kami bantu," tandasnya. (drm)