Kabar Terbaru Pendaftaran CPNS 2025 di 48 Kementerian Pemerintahan Prabowo - Gibran

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah tengah menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembukaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS) tahun 2025.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menyampaikan bahwa saat ini fokus utama adalah penataan ulang kebutuhan ASN di tengah perubahan struktur kementerian.

"Saya belum membicarakan ini dengan Bapak Presiden, karena saya baru ditugaskan untuk melakukan penataan terlebih dahulu. Penataan pengisian orang-orangnya harus dihitung kembali," ujar Rini dikutip dari Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

Rini menjelaskan bahwa penataan ulang ini menjadi penting mengingat adanya penambahan jumlah kementerian yang kini mencapai 48, berbeda dari era sebelumnya dengan 34 kementerian.

Baca juga: Drama Tangisan dan Minta Belas Kasihan di Sidang Kasus Suap Hakim Vonis Bebas Ronald Tannur

Hal ini memerlukan pemetaan ulang jabatan sebelum membuka seleksi CPNS tahun 2025.

Pemetaan dan Penghitungan Ulang

Saat ini, KemenPAN-RB tengah menghitung kembali kebutuhan ASN untuk kementerian dan lembaga negara di era Prabowo Subianto.

Menurut Rini, jika ditemukan sekitar 300-400 ribu kursi ASN yang belum terisi, maka pembukaan seleksi CPNS 2025 menjadi salah satu opsi yang akan dipertimbangkan.

Namun, semua keputusan tetap menunggu persetujuan Presiden.

"Nanti kan ada kementerian baru, mereka harus melakukan pemetaan jabatan lagi. Setelah itu, baru kita hitung kembali formasinya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Rini mengatakan bahwa seleksi CPNS tahun ini hanya akan dilakukan jika Presiden memberikan arahan langsung.

"Kalau memang Bapak Presiden membolehkan, tentunya akan dibuka lagi," tambahnya.

100 Hari Pertama

Penataan kementerian dan lembaga negara menjadi salah satu prioritas utama KemenPAN-RB dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dengan 48 kementerian dalam Kabinet Merah Putih, struktur baru ini menjadi tantangan tersendiri bagi KemenPAN-RB dalam memenuhi kebutuhan ASN secara optimal.

Sebagai informasi, langkah-langkah ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kementerian memiliki ASN yang sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi jumlah maupun kompetensi.

Rini menegaskan bahwa proses ini membutuhkan waktu dan ketelitian untuk menjaga keberlangsungan layanan publik. (*)

Sumber: Kompas.com