Rangkuman Materi Sejarah Kelas 11 SMA Bab 3 Unit D Bagian 3: Pembentukan BPUPK

Rangkuman materi Sejarah Kurikulum Merdeka Kelas 11 SMA Bab 3 Unit D Bagian 3 mengenai Pembentukan BPUPK.

Penulis: Tribun Jogja | Editor: Joko Widiyarso
Buku Sejarah Kurikulum Merdeka Kelas 11 SMA
Buku Sejarah Kelas 11 SMA 

TRIBUNJOGJA.COM – Sejarah mencatat bahwa setiap peristiwa besar memiliki titik balik yang menentukan. 

Pembentukan BPUPK dapat dianggap sebagai salah satu titik balik penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. 

Melalui lembaga inilah, para tokoh nasional mulai merumuskan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 

Kali ini kita akan belajar materi Sejarah kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka Bab 2 tentang Di Bawah Tirani Jepang terkhusus Strategi Bangsa Indonesia Menghadapi Tirani Jepang.

Materi ini dilansir dari buku Sejarah karya Martina Safitry, Indah Wahyu Puji Utami, dan Zein Ilyas. 

Pada materi kali ini, siswa diharapkan mampu menggunakan sumber-sumber sejarah untuk mengevaluasi secara kritis dinamika kehidupan bangsa Indonesia di bawah penjajahan Jepang serta mampu merefleksikan materi yang telah dipelajari untuk kehidupan. 

Buku Sejarah Kelas 11 SMA
Buku Sejarah Kelas 11 SMA (Buku Sejarah Kurikulum Merdeka Kelas 11 SMA)

Berikut di bawah ini rangkuman materi Sejarah Kurikulum Merdeka Kelas 11 SMA Bab 3 Unit D Bagian 3

Pembentukan BPUPK

Dalam perkembangannya, Jepang semakin terdesak dalam Perang Asia Timur Raya. 

Di tengah-tengah situasi semacam itu, pihak Jepang semakin memerlukan dukungan dari bangsa Indonesia.

Agar bangsa kita mau terus membantu, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan. 

Untuk merealisasikan janji itu, pemerintahan Jepang di Jawa yang pada saat itu paling maju secara politik, membentuk BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan).

Meskipun berkedudukan di Jawa, anggota BPUPK terdiri atas berbagai golongan dan berasal dari berbagai daerah. 

Di antara mereka ada yang berasal dari golongan nasionalis, golongan agama, peranakan Arab, peranakan Tionghoa, Indo, aristokrat, jurnalis, dan sebagainya.

Selain itu, ada dua orang tokoh perempuan yang menjadi anggota BPUPK yaitu Siti Sukaptinah yang merupakah tokoh Fujinkai dan Maria Ullfah yang merupakan tokoh pergerakan perempuan sejak masa kolonial.

Selain itu, ada juga enam orang dari bangsa Jepang yang bertindak sebagai anggota pasif dari BPUPK. 

Keberadaan BPUPK ini sangat besar artinya bagi perkembangan sejarah Indonesia nantinya. 

Peran utama BPUPK adalah merumuskan dasar negara dan konstitusi Indonesia.

Sidang pertama BPUPK pada 29 Mei – 1 Juni 1945 membahas mengenai dasar negara.

Dalam sidang tersebut, ada empat orang tokoh yang menyampaikan usulan tentang dasar negara, yaitu Muh. Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, Supomo, dan Sukarno. 

Pada hari terakhir sidang, 1 Juni 1945, Sukarno menyampaikan gagasannya tentang dasar negara yang ia namakan Pancasila.

Sehingga, hari itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. 

Selain merancang dasar negara, BPUPK juga menyusun rancangan konstitusi atau Undang-undang Dasar (UUD) bagi Indonesia.

Baca juga: Rangkuman Materi Sejarah Kelas 11 SMA Bab 3 Unit A Bagian 1: Ekspansi Jepang dan Perang Asia Timur

Di samping itu, terdapat tokoh perempuan yang berperan dalam perumusan UUD, di antaranya:

Maria Ullfah merupakan salah satu tokoh perempuan yang tergabung dalam BPUPK.

Semasa penjajahan Jepang, ia diajak oleh Supomo bekerja di Departemen Kehakiman. 

Saat pembentukan BPUPK, ia diajak bergabung karena keahliannya di bidang hukum.

Atas kegigihannya dalam memperjuangkan usulannya, maka dalam pasal 27 UUD 1945 disebutkan mengenai persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan.

Tokoh perempuan lain yang menjadi anggota BPUPK adalah Siti Sukaptinah.

Ia ikut menyuarakan pentingnya Indonesia berparlemen dan agar perempuan dapat berpolitik serta duduk di parlemen.

Ia bergabung dalam BPUPK sebagai panitia pertama yang membahas UUD. 

Siti Sukaptinah duduk di Panitia Ketiga yang membahas tentang pembelaan tanah air

Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPK kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945, hanya beberapa saat sebelum Jepang menyerah. 

Untuk melanjutkan tugasnya, maka dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Sukarno dilantik secara resmi pada 12 Agustus 1945 sebagai ketua PPKI saat Jepang sudah di ambang kekalahannya pasca pengeboman Nagasaki dan Hiroshima oleh Amerika.

Dalam situasi penjajahan Jepang yang mencekam, perlawanan secara terbuka ternyata sangat berbahaya. 

Sementara itu, jalan kerja sama dalam kapasitas tertentu bisa membawa manfaat bagi bangsa Indonesia. 

Meskipun menempuh jalan yang berbeda, namun sebenarnya tujuannya tetap sama yaitu mencapai Indonesia merdeka dan bebas dari penindasan bangsa asing. 

( MG Maryam Andalib )

Baca juga: Rangkuman Materi Sejarah Kelas 11 SMA Bab 3 Unit C Bagian 1: Dampak Bidang Sosial dan Pemerintahan

 

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved