Ratusan Pedagang Borobudur Gelar Demo, Tuntut Hak Lapak di Kampung Seni Kujon

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Ratusan pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Sentra Kerajinan Makanan Borobudur (SKMB) menggelar aksi demonstrasi di halaman Tourist Information Center (TIC) Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah pada Rabu (18/9/2024).

Mereka menuntut agar PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko mengakomodasi ratusan pedagang yang belum memiliki lapak berjualan di tempat relokasi baru Kampung Seni Kujon Borobudur.

"Kita belum mendapatkan hak atas lapak di Kujon. Kita sudah empat bulan ikut audiensi, berbicara, berdiskusi dan sampai saat ini belum ada data terkait kejelasan terkait hak lapak di Pasar Seni Kujon," ungkap Sekretaris SKMB, Dwias Panghegar ditemui di sela aksi pada Rabu (18/9/2024).

Dia mengatakan, ada sekitar 300 pedagang yang belum mendapat bagian lapak berjualan di Kampung Seni Kujon.

Sebelum terdampak relokasi, ratusan pedagang tersebut biasa berjualan di zona II kompleks Candi Borobudur.

"Mereka jualannya macam-macam ada batik, makanan, dan jasa," katanya.

Karena tak kunjung ada kejelasan, pedagang terancam tak bisa mencari pundi-pundi rupiah.

Demi bertahan hidup sebagian pedagang ada yang banting stir menjadi pengasong, berjualan keliling, dan menjajakan jasa ojek sembari menunggu kepastian dari PT TWC.

"Karena kita tidak memiliki tempat, jadi kita seadanya apa yang bisa kita lakukan yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga masing-masing," jelasnya.

Diketahui, mulanya ada tujuh paguyuban pedagang di zona II Candi Borobudur yang harus pindah lantaran UNESCO memerintahkan agar zona II Candi Borobudur bebas dari aktivitas komersial.

Saat persiapan relokasi, ketujuh paguyuban itu kemudian bersatu dalam Forum Pedagang Borobudur Bersatu.

Dalam perjalanannya SKMB memilih untuk berjalan secara mandiri karena merasa tak nyaman di bawah naungan forum pedagang tersebut.

Namun, setelah paguyubannya hengkang, mereka merasa aksesnya ditutup hingga ujungnya tak mendapat tempat relokasi di Pasar Seni Kujon.

"Sebabnya karena kita tidak masuk di kelompok yang ditunjuk PT TWC. Kita kan paguyuban yang merdeka secara organisasi. Harusnya kita setara dengan yang lain. Mereka dapat (lapak) kita dapat. Tapi dari UPT belum mengakomodir hal tersebut," ujarnya.

Sementara pendamping bantuan hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Royan Juliazka mengungkapkan, PT TWC memang memiliki wewenang untuk melakukan penataan dan menggusur pedagang di kawasan Candi Borobudur.

Namun, dia menganggap proses penggusuran tersebut tidak disertai dengan perencanaan yang matang sehingga menyisakan ratusan pedagang yang masih terlantar dan sejumlah masalah turunannya.

"Mereka (PT TWC) menjanjikan bahwa kampung ini akan menjadi tempat pedagang yang dulunya ada di zona II, tapi nyatanya masih ada ratusan pedagang yang tidak bisa masuk ke sana," katanya.

LBH sendiri mendampingi sekitar 340 pedagang anggota SKMB yang terdampak relokasi. Sebagian pedagang juga ada yang berusia lanjut sehingga tak bisa aktif mengikuti aksi.

Hingga saat ini sudah dilakukan audiensi antara pedagang dan PT TWC sebanyak tiga kali namun hasilnya selalu buntu.

"Dari tiga kali pertemuan hasilnya nol. Padahal mereka yang punya wewenang untuk mengatur pedagang dan memfasilitasi pemberian lapak tapi kok tidak bisa bersikap adil," ujarnya.

Sementara Corporate Secretary PT TWC Ryan Sakti menjawab normatif saat diminta menanggapi tuntutan para pedagang.

Dia mengklaim selama ini proses pemindahan pedagang telah dilakukan secara transparan dan terbuka.

Saat ini PT TWC tengah berfokus pada tahap uji coba operasional Kampung Seni Kujon yang baru selesai dibangun.

"Ini (relokasi) proses yang transparan dan diketahui banyak pihak. Dialognya juga terbuka. Kami juga masih fokus untuk tugas pada saat ini, agar benar-benar bisa mentransformasi kawasan Candi Borobudur menjadi lebih nyaman," papar Rian. ( Tribunjogja.com )