Pemudik Lebaran Diprediksi Tembus 193 Juta Orang, Kereta Api Moda Favorit

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengadakan survei potensi pergerakan masyarakat menyambut Lebaran 2024 (Idul Fitri 1445 H).

Survei itu melibatkan Badan Kebijakan Transportasi bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik(BPS), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta para pakar dan akademisi di bidang transportasi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan hasil survei yang menunjukkan adanya tren peningkatan potensi pergerakan masyarakat jelang Lebaran.

Berdasarkan hasil survei tersebut, pergerakan masyarakat secara nasional berpotensi mencapai 71,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 193,6 juta orang.

Angka tersebut meningkat dibanding potensi pergerakan masyarakat pada masa Lebaran 2023 yakni 123,8 juta orang. Hasil survei ini sendiri telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan telah diinformasikan kepada pemangku kepentingan (stakeholder) terkait seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Korlantas Polri, BUMN dan swasta.

"Melihat gambaran kondisi tersebut, kami melakukan langkah persiapan baik secara operasional maupun kebijakan dalam pengendalian, pengaturan transportasi, dan penanganan secara komprehensif bersama instansi kementerian dan lembaga pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta," papar Menhub di Jakarta, Selasa (12/3).

Dia menyampaikan pemerintah akan memberlakukan kebijakan yang efektif untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pemudik yang mengakibatkan kepadatan di simpul dan di ruas jalan melalui pola perjalanan, pola transportasi, dan pola lalu lintas.

"Pengaturan waktu mudik, penyelenggaraan diskon tarif transportasi massal untuk mudik lebih dini, mudik gratis, rekayasa lalu lintas, diskon tarif jalan tol, hingga pengaturan lalu lintas terutama pada daerah yang beresiko terjadi kepadatan luar biasa akan kami lakukan," ujar Menhub.

Hasil survei menunjukkan daerah asal perjalanan terbanyak, yaitu Jawa Timur sebesar 16,2 persen (31,3 juta orang), disusul Jabodetabek sebesar 14,7 % (28,43 juta orang), dan Jawa Tengah sebesar 13,5 % (26,11 juta orang). Sementara itu, untuk daerah tujuan terbanyak, yaitu Jawa Tengah sebesar 31,8 % (61,6 juta orang), Jawa Timur sebesar 19,4 % (37,6 juta orang), dan Jawa Barat sebesar 16,6 % (32,1 juta orang).

Sedangkan minat masyarakat terhadap pemilihan penggunaan angkutan untuk mudik lebaran terbanyak adalah kereta api sebesar 20,3 % (39,32 juta), bus 19,4 % (37,51 juta), mobil pribadi 18,3 % (35,42 juta), dan sepeda motor sebesar 16,07 % (31,12 juta).

Minat masyarakat tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tidak adanya COVID-19, ekonomi keluarga, cuti bersama, liburan anak sekolah, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi, serta kondisi cuaca.

Perkiraan puncak hari mudik berdasarkan pilihan masyarakat adalah H-2 atau Senin, 8 April 2024 (dimulainya cuti bersama) dengan potensi pergerakan 26,6 juta orang (13,7 % ). Sedangkan perkiraan puncak hari balik adalah H+3 yakni Minggu, 14 April 2024 dengan potensi pergerakan 41 juta orang (21,2 % ).

Penyesuaian Tarif

Sejumlah ruas jalan tol mengalami penyesuaian tarif baru, jelang berlangsungnya periode mudik lebaran 2024. Diketahui, bulan suci Ramadhan telah berlangsung mulai hari Selasa. Sehingga, perayaan Idul Fitri bakal berlangsung pada 10 April 2024.

Dengan demikian, periode mudik lebaran diperkirakan mulai terjadi sejak pekan pertama April 2024. Adapun, penyesuaian tarif baru tol ini cukup menjadi perhatian publik.

Pasalnya, masyarakat di Indonesia khususnya yang berada di Pulau Jawa, mayoritas masih menggunakan transportasi darat seperti bus hingga mobil pribadi.

Berikut ini sejumlah ruas tol yang mengalami penyesuaian tarif.

1. Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang Mohamed Bin Zayed

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 250/KPTS/M/2024, mulai 9 Maret 2024 pukul 00.00 WIB diberlakukan penyesuaian tarif Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang Mohamed Bin Zayed.

Untuk ruas Jakarta Interchange-Cikampek golongan I kini dibanderol Rp27.000, yang semula Rp20.000. Kemudian untuk golongan II dan III dibanderol Rp40.500, yang semula Rp30.000. Sementara golongan IV dan V dibanderol Rp54.000, yang semula Rp40.500.

2. Tol Pasuruan-Probolinggo

Tol Pasuruan-Probolinggo yang dikelola Waskita Tollroad juga mengalami penyesuaian tarif baru.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 418/KPTS/ M/2024 tentang Penyesuaian Tarif Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo, Tol Pasuruan-Probolinggo dilakukan penyesuaian tarif pada tanggal 3 Maret 2024 pukul 00.00 WIB.

Dengan adanya penyesuaian tarif pada Seksi Grati-Gending, pengguna jalan tol golongan I dari Grati menuju Tongas, Probolinggo Barat, Probolinggo Timur, dan Gending akan dikenakan tarif masing-masing sebesar Rp17.000, Rp26.000, Rp40.000, dan Rp52.000.

Untuk pengguna jalan tol golongan II dan III dari asal dan tujuan yang sama, akan dikenakan tarif Rp25.500, Rp39.000 Rp60.000, dan Rp78.000.

Kemudian, bagi pengguna jalan tol dengan kendaraan golongan IV dan V akan dikenakan tarif sebesar Rp34.000, Rp52.500, Rp80.000, dan Rp104.000.

3. Tol Surabaya-Gresik

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 149/KPTS/M/2024, mulai tanggal 4 Februari 2024 pukul 00.00 WIB diberlakukan penyesuaian tarif tol Ruas Surabaya-Gresik.

Dengan adanya penyesuaian tarif pada Seksi Dupak-Manyar, pengguna jalan tol golongan I dari Dupak menuju Tandes, Romokalisari, Kebomas, dan Manyar akan dikenakan tarif masing-masing sebesar Rp4.500, Rp12.000, Rp21.500, dan Rp27.500.

Untuk pengguna jalan tol golongan II dan III dari asal dan tujuan yang sama, akan dikenakan tarif Rp7.000, Rp17.500 Rp32.500, dan Rp41.000.

Kemudian, bagi pengguna jalan tol dengan kendaraan golongan IV dan V akan dikenakan tarif sebesar Rp9.000, Rp23.500, Rp43.500, dan Rp54.500.

Kendaraan Listrik

Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan(Gapasdap) mendesak pemerintah segera membuat aturan tentang muatan kendaraan listrik sebelum momentum mudik lebaran tiba.

Regulasi tentang muatan kendaraan berbasis tenaga listrik ini memang belum tercantum dalam standar operasional prosedur (SOP) keamanan yang diatur oleh Kementerian Perhubungan. Sementara potensi bahaya korsleting kendaraan listrik sangat tinggi.

"Muatan electric vehicle ini memiliki tingkat bahaya yang luar biasa," kata Kepala Bidang Usaha dan Pentarifan DPP Gapasdap, Rachmatika Ardiyanto di Surabaya, Jawa Timur.

Rachmatika memberikan contoh seperti Tesla. Electric Vehicle (EV) roda empat besutan pabrikan milik Elon Musk itu pernah terbakar dan membutuhkan 36 kali lipat jumlah air yang digunakan untuk memadamkan api dibandingkan mobil bertenaga gasoline.

"Jika terbakar di kapal, kami akan kesulitan, karena kita belum tahu apakah air laut bisa memadamkan karena sifat air laut yang mengandung garam bisa menjadi konduktor," ucapnya.

Padahal pada tahun 2030 mendatang, Gaikindo memprediksi ada 1 juta mobil listrik keluar di pasaran. Sementara distribusinya mayoritas menggunakan angkutan laut seperti feri dan darat.

Pengurus Bidang Angkutan Roro dan Penumpang DPP INSA Rachmatika menambahkan angkutan feri sendiri sejauh ini memiliki tingkat kecelakaan rendah atau hampir zero accident.

Namun beberapa waktu terakhir terjadi peristiwa kebakaran karena muatan kendaraan listrik. Bahkan di luar negeri lebih parah lagi. Seperti kejadian di Amsterdam dan Jerman.

"Kita minta kepada pemerintah untuk segera bisa membuat acuan atau panduan dalam waktu segera karena sebentar lagi masuk peak season angkutan lebaran," tegasnya.

Paling tidak, kata Alumni ITS Perkapalan dan Juga Master Manajemen Transportasi ini, ada SOP minimal seperti SK Dirjen yang mengatur tentang spesifikasi kendaraan listrik secara jelas maupun jenis angkutan pemuat sehingga baik ekspedisi maupun perusahaan pelayaran bisa membedakan lokasi penempatan di atas kapal.

"Jika tidak ada tanda khusus, kita akan kesulitan mengidentifikasi itu," ujarnya. (Tribun Network/ism/bel/nas/wly)