Diskusi Publik Sinau Sejarah, 13 Maret Hadeging Nagari dan Hari Jadi DIY

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Tanggal 13 Maret 1755 telah resmi ditetapkan sebagai Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta, seiring penetapan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2024.

Penetapan tanggal lahir tersebut berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hari Jadi DIY yang telah disetujui bersama oleh Pemda DIY dan DPRD DIY.

Dengan disetujuinya Raperda tersebut, DIY merayakan peringatan Hari Jadi ke-269, tepat pada Rabu (13/3/2024).

Bertepatan dengan momen tersebut, Paniradya Kaistimewaan DIY menggelar diskusi publik bertajuk "Sinau Sejarah - 13 Maret, Hadeging Nagari dan Hari Jadi DIY" di Omah Wayang, Jalan Langenastran Kidul, Kalurahan Panembahan, Kapanewon Kraton, Yogyakarta, Rabu (13/3/2024).

Paniradya Pati Kaistimewan DIY,  Aris Eko Nugroho, SP, M.Si mengungkapkan bahwa dengan adanya Hari Jadi DIY, harapan ke depan spirit keistimewaan DIY bisa benar-benar terjaga.

"Kami punya 5 urusan berkaitan dengan keistimewaan tetapi masih punya tantangan yang cukup luar biasa berkaitan dengan 5 tujuan di Undang-Undang 13 tahun 2012, sehingga penetapan Hari Jadi DIY ini menjadi awal yang akan terus berlanjut maka temanya Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan," terang Aris.

Aris menambahkan, Pemda DIY tidak bisa bekerja sendiri dalam menyosialisasikan Hari Jadi DIY terutama kepada generasi muda. Sebab itu, Pemda DIY bekerja sama dengan Sekber Keistimewaan DIY dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI).

"Yang mengetahui sejarah betul itu adalah beliau-beliau, sedangkan kami pemerintah ini yang tentu saja berkewajiban untuk memfasilitasi. Sementara itu kalau kita bicara pemerintah daerah, ada berupa ada beberapa OPD yang mempunyai kewajiban untuk bersama-sama menjaga sejarah yang ada di DI Yogyakarta misalnya ada Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan ada juga Paniradya Kaistimewaan DIY," terang Aris.

"Jadi kami semua berkolaborasi dengan berbagai pihak. Sementara terkait sosialisasi ke generasi muda, tentu saja kita coba lakukan dengan caranya anak muda. Kalau sekarang ini anak muda itu senang untuk mengetahui tentang sejarah itu melalui media film, jadi kami buatkan film. Di Paniradya Kaistimewaan ada film yang bisa dipirsani (dilihat), dokumenter maupun film pendek yang menceritakan sejarah yang ada di DIY," lanjutnya.

"Kemudian juga ada media sosial lain baik Instagram, yang Insyaallah selalu update. Harapannya, semua itu dalam rangka untuk mendekatkan pada anak-anak muda," tambahnya.

Dalam dua tahun terakhir, lanjut Aris, ada Sinau Sejarah dengan menggandeng Sekber Keistimewaan DIY dan AGSI, yang turun langsung ke siswa SMA. Melalui upaya tersebut, diharapkan ada interaksi yang terbangun.

"Maka kewajiban kami tentu saja untuk mencoba untuk memfasilitasi itu, jadi kita upayakan untuk mendekatkan sejarah tadi dengan media sosial dan tentu saja apa yang menjadi pusat perkembangan pada saat ini. Apalagi di dalam visi Ngarsa Dalem, salah satunya berkaitan dengan digitalisasi atau penggunaan teknologi dan informasi," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pansus BA 45 DPRD DIY, H. Muhammad Yazid, S. Ag. menyampaikan ucapan selamat atas Hari Jadi DIY ke-269.

"Atas nama pribadi dan juga atas nama anggota dewan mengucapkan selamat Hari Jadi DIY. Saya merasa bangga, menjadi bagian sejarah yang ikut menentukan tentang Hari Jadi DIY, karena kebetulan oleh pimpinan DPRD DIY ditunjuk sebagai Ketua Pansus, kemudian rapat-rapat Pansus, sampai kemudian memutuskan dari sisi anggota dewan, sehingga saya merasa bangga menjadi bagian dari itu," ujar Yazid.

Yazid menambahkan, penentuan tanggal lahir DIY itu bertepatan dengan peristiwa bersejarah Hadeging Nagari Dalem Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat atau separuh Nagari Mataram.

"Memang dalam pembahasan Pansus cukup dinamis, walaupun Pansus ini terdiri hanya usulannya itu 7 pasal saja akan tetapi cukup dinamis di dalam membahas. Kami mencoba untuk mengeksplor sedemikian rupa, sejauh mungkin, sampai ke Perpustakaan Nasional melihat beberapa naskah ataupun dokumen Babad Giyanti dan lain sebagainya,"

"Bahkan sebetulnya kemarin kita mau Museum Leiden, karena beberapa bagian dokumen sejarah kita itu di sana. Tapi Alhamdulillah kita sudah ada fotokopi digitalnya di Perpustakaan Nasional dan yang paling relevan adalah 13 Maret," ujarnya.

Penetapan tanggal hari jadi tersebut, lanjut Yazid, awal mulanya dikaitkan dengan Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 atau abad ke 18.

Usai dilakukan ratifikasi, peristiwa yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta tersebut tidak otomatis dipilih sebagai hari lahir bagi DIY.

"Tepat sebulan setelahnya, 13 Maret 1755, Kamis Pon, 29 Jumadil Awal tahun Be 1680, Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengku Buwono I memproklamirkan Hadeging Nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di Pesanggrahan Garjitowati. Peristiwa bersejarah inilah yang menjadi cikal bakal tanggal 13 Maret 1755 akhirnya ditetapkan menjadi Hari Jadi DIY," ujarnya.

Ditambahkan Yazid, Sultan HB I mengumumkan secara resmi daerah kekuasaannya dinamakan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam kesempatan tersebut.

Lokasinya di Hutan Beringan atau Pabringan yang terdapat sebuah umbul atau mata air Pacethokan dan Pesanggrahan Garjitowati.

Pembangunan pasanggrahan tersebut diprakarsai Sunan Amangkurat IV kemudian diteruskan Sunan Pakubuwono II sampai rampung.

Setelah pembangunan selesai pesanggrahan tersebut diubah namanya menjadi Ayodhya.

Nama Ayodhya ini kemudian dilafalkan menjadi Ngayodhya dan Ngayogya.

Dari kata inilah kemudian menjadi Ngayogyakarta Hadiningrat yang berarti tempat yang baik dan sejahtera yang menjadi suri tauladan keindahan alam semesta.

Sementara itu, Tenaga Ahli Parampara Praja dan Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pusat Studi Pancasila UGM, Hendro Muhaimin, M.A. mengatakan bahwa yang harus dipahami dari Hari Jadi DIY ialah bukan soal proses perpindahan atau perpisahan sebuah wilayah.

"Dari sekian referensi yang saya baca, memang tidak ada tanggal yang pasti hanya merujuk sekitar Februari- Maret 1755, tidak pada tanggal berapa dan dimana," ujar Hendro.

Ditambahkan Hendro, dengan adanya Hari Jadi ini menjadi payung hukum bagi DIY.

"Sebagaimana di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang DIY, kita pun juga kebingungan ke mana menyetir kapan hari jadi ini ada, kapan DIY ini lahir.  Sedangkan kalau dihitung-hitung, tentukan kita sebagai warganya bertanya-tanda. Negara Indonesia saja 17 Agustus Proklamasinya, sementara Yogyakarta yang ikut bagian mempertahankan republik kok belum punya hari jadinya," kata Hendro.

Ditambahkan Hendro, dalam Perjanjian Giyanti bukan sekadar bicara soal pembagian kekuasaan.

Tapi, di dalamnya terdapat ketidaksetujuan Pangeran Mangkubumi terhadap masalah-masalah etis yang timbul di dalam internal pemerintahan maupun di dalam pembagian kekuasaan maupun juga hubungannya dengan Pemerintahan Belanda pada waktu itu.

"Ini menarik dan itu menjadi poin penting, ternyata bukan soal perang saja yang diutamakan oleh Pangeran Mangkubumi. Ternyata beliau sudah berpikir kalau saya berkuasa nantinya hanya soal perang, mungkin kerajaan, monarki ataupun juga Kesultanan yang akan didirikan tidak akan langgeng,"

"Beliau sudah memprediksi ini, jadi Perjanjian Giyanti ini dalam rangka untuk menyelamatkan pemerintahan yang ada dalam cita-cita beliau yaitu Nagari Kesultanan Yogyakarta dan eksistensinya saya kira jauh sebelum beliau berpikir. Terbukti hari ini sudah terjaga eksistensi daripada Kesultanan, Kadipaten atau sebuah negara," jelasnya. (*)