Kampanye Digital Jadi Pilihan, Tren Belanja Atribut Pemilu dari UMKM Kota Yogyakarta Turun Drastis

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kontestasi Pemilu 2024 disebut belum terlaku memberikan dampak signifikan untuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta.

Fenomena itu menyeruak dalam agenda rapat kerja DPD RI terkait pengawasan pelaksanaan UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, di Kantor Perwakilan DPD RI DIY, Kota Yogya, Selasa (30/1/2024).

Anggota Komite IV DPD RI, M Afnan Hadikusumo, mengatakan, secara khusus pertemuan ini difokuskan untuk mengetahui dampak Pemilu 2024 terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Oleh sebab itu, pada kesempatan tersebut, pihaknya pun mengundang perwakilan Bank Indonesia (BI), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Dinas Koperasi dan UMKM DIY, Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogya, hingga Jaringan Saudagar Muhammadiyah.

"Ada problematika di tengah semarak pesta demokrasi, yang ternyata tidak berdampak signifikan pada pertumbuhan UMKM," kata Afnan.

Menurutnya, Komite IV DPD RI berupaya mendorong, agar tahap demi tahap yang ditempuh dalam Pemilu 2024 ini, memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, selaras survei Kementrian Koperasi dan UKM RI, terjadi penurunan belanja Alat Peraga Kampanye (APK) hingga 90 persen, karena perubahan perilaku para kontestan.

"Karena peserta Pemilu cenderung lebih menggunakan online shop. Kemudian, belanja terbesar sekarang adalah untuk biaya media sosial," katanya.

Benar saja, Kepala Bidang (Kabid) Koperasi Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogya, Bebasari Sitarini, mengamini fenomena tersebut.

Bahkan, jika dibandingkan dengan Pemilu 2019 silam, tingkat belanja atribut kampanye yang dilakukan para kontestan pesta demokrasi pun terpantau mengalami penurunan sangat drastis.

"Dari data yang masuk, soal pembelanjaan atribut Pemilu, tidak banyak yang berbelanja di UMKM Kota Yogya. Tahun ini turun," katanya.

"Kalau dibandingkan tahun 2019 itu mencapai Rp245 juta. Sementara kondisi sekarang jelang Pemilu 2024 ini masih sangat minimalis, hanya Rp35 jutaan," tambah Sita.

Ia pun tidak memungkiri, perkembangan teknologi yang berdampak pada masifnya komunikasi melalui media sosial, menjadi penyebab utama turunnya tingkat belanja atribut Pemilu.

Pasalnya, kondisi tersebut membuat tren strategi kampanye politik pun turut beralih dari metode offline ke online.

"Sehingga, sudah tidak banyak lagi kontestan Pemilu yang berkampanye menggunakan APK atau pertemuan tatap muka," ungkapnya.