Satgas PPA Bantul Tanggapi Persoalan Permohonan Dispensasi Nikah yang Masih Relatif Tinggi

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Bantul menanggapi fenomena permohonan dispensasi nikah yang relatif masih cukup tinggi di wilayah tersebut. 

Bahkan, beberapa permohonan dispensasi nikah, khususnya di Kabupaten Bantul, banyak yang dikabulkan karena beberapa faktor.

Satu di antaranya, karena faktor hamil di luar nikah atau kehamilan tidak diinginkan (KTD). 

Ketua Satgas PPA Kabupaten Bantul, Muhammad Zainul Zein, mengatakan,bahwa sebenarnya fenomena itu bisa diatasi apabila terdapat regulasi di Kabupaten Bantul.

"Tapi kan kewenangan muthlak terkait dispensasi nikah ada di Pengadilan Agama (PA)," katanya kepada Tribunjogja.com, Minggu (29/10/2023).

Sehingga, apa yang menjadi keputusan dari PA sudah tidak dapat diganggu gugat. 

Maka dari itu, pihaknya hanya bisa memberikan rekomendasi untuk meminimalisasi adanya nikah dini.

"Kami hanya bisa memberikan dua rekomendasi. Yang pertama tidak direkomendasikan nikah, karena secara segi sosial, ekonomi dan psikologisnya tidak memenuhi syarat," tutur Zainul.

"Yang kedua, itu belum direkomendasikan menikah karena ada hal-hal yang dianggap tidak terlalu urgent," imbuhnya.

Dua rekomendasi itu dilakukan atas dasar peraturan PPA.

Pasalnya, sebagai PPA sendiri ingin memaksimalkan perannya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada kemudian hari.

Termasuk pencegahan kekerasan para perempuan dan anak.

Sehingga, Satgas PPA Bantul tidak pernah merekomendasikan anak-anak untuk nikah dini.

"Sedangkan, untuk aturan sepenuhnya diserahkan kepada yang punya kewenangan berupa Pengadilan Agama," ucap dia.

"Kami hanya bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kalau ada anak yang mengalami KTD akan ditanya, bisa tidak kalau yang bersangkutan tidak menikah? Hal-hal itu yang hanya bisa kami lakukan," tutupnya.(*)