Jelang Pemilu 2024, Jaga Warga Turut Jaga Ketentraman dan Keamanan Masyarakat di Kulon Progo

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Berbagai gesekan kerap kali terjadi di masyarakat menjelang pelaksanaan demokrasi.

Namun, adanya program jaga warga diharapkan turut berpartisipasi dalam menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat di DIY khususnya Kabupaten Kulon Progo .

Ketua DPRD Kulon Progo , Akhid Nuryati mengatakan, awalnya, jaga warga pertama kali dibentuk pada 2020 lalu untuk penanganan Covid-19.

Namun seiring melandainya kasus Covid-19 dan dicabutnya kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah pusat, program jaga warga diharapkan bisa menyesuaikan dinamika yang ada.

Baca juga: Minimalkan Hoaks pada Pemilu 2024, Kesbangpol DIY Gelar Pendidikan Politik bagi Parpol di Sleman 

Khususnya menjelang tahun politik, jaga warga turut serta dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. 

"Sehingga disesuaikan dengan dinamika. Jelang pemilu 2024, bagaimana jaga warga mendorong partisipasi masyarakat untuk menciptakan situasi kondusif," kata Akhid, Rabu (12/7/2023)

Hal itu disampaikannya dalam siaran Tribun Jogja pada acara jagongan jaga warga bertajuk dukungan untuk jaga warga dalam mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman.

Dalam program jaga warga, DPRD Kulon Progo sebagai wakil rakyat tentunya memiliki langkah konkret di bidang kerjanya masing-masing.

Misalnya, pendirian sistem keamanan lingkungan (siskampling) di tiap wilayah. Kemudian, pendirian posko bahkan saat terjadi kekurangan dana.

Ke depan, ia berharap, terbentuknya jaga warga dapat menciptakan kondisi keamanan lingkungan bagi seluruh masyarakat di Kulon Progo secara baik.

Sementara itu, Sekretaris Satpol PP DIY, Arief Rochman Hakim menyebut, jaga warga merupakan mitra pemerintah yang bisa memberikan informasi lebih detail kepada masyarakat dan pemerintah.

Apabila terdapat hal-hal yang sekiranya bisa menimbulkan rasa ketidaknyamanan, anggota jaga warga bisa segera menyampaikan persoalan itu kepada pemerintah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI dan Polri.

Terlebih, gelaran pesta demokrasi yang digelar bersamaan baik pemilihan presiden (pilpres), pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan legislatif (pileg) seringkali menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat.

Karena mereka mempunyai pilihannya masing-masing.