Mendes Abdul Halim Iskandar Sebut Cak Imin PKB Capres, Titipkan Pesan Ini

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar sempat menyebut Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) sebagai calon presiden ( capres ) untuk Pemilu 2024 mendatang.

Abdul Halim mengatakan hal tersebut dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi Tahun 2023 dan Pembekalan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Universitas Gadjah Mada ( UGM ), Selasa (16/5/2023).

Diketahui, agenda tersebut juga dihadiri oleh Cak Imin yang juga Wakil Ketua DPR RI.

Cak Imin merupakan adik dari Abdul Halim Iskandar .

"Kenapa beliau kita undang pada hari ini karena banyak hal yang ingin kita titipkan ke beliau. Baik sebagai Wakil Ketua DPR RI maupun sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024," kata Abdul Halim. 

Abdul Halim meyakini bahwa sektor transmigrasi akan semakin baik ketika Cak Imin nantinya menjadi presiden.

Baca juga: Abdul Halim Targetkan Kursi Legislatif dari PKB Bantul Bertambah

Tak lupa, pihaknya turut berharap ada dukungan yang bisa diberikan oleh Cak Imin dalam program transmigrasi.

Apalagi, Cak Imin juga merupakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2009-2014.

Dia mengungkapkan kebutuhan masyarakat untuk transmigrasi masih banyak.

Maka dari itu, ia berharap ada banyak bantuan dari berbagai pihak termasuk dari Muhaimin Iskandar .

"Kebutuhan warga masyarakat untuk transmigrasi masih sangat luar biasa banyaknya. Itulah makanya kami sangat berharap dukungan dari Pak Muhaimin Iskandar selaku wakil ketua DPR RI yang juga sekaligus calon presiden," terangnya, sekali lagi menyebut Cak Imin sebagai capres .

Dia berharap, Cak Imin bisa melakukan berbagai reformasi yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai kebijakan transmigrasi ke depan.

"Sehingga ketika beliau (Cak Imin) jadi presiden, tentu transmigrasi akan jauh lebih bagus dan akan dilakukan reformasi dan upaya-upaya pembaharuan dalam kebijakan transmigrasi," tandasnya. ( Tribunjogja.com )