PHRI Sleman Sebut Tingkat Hunian Kamar Ramadan 2023 Hanya 10-15 Persen

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Sejak awal Ramadan 2023 hingga memasuki hari keenam pelaksanaan Ramadan 2023, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia ( PHRI ) Kabupaten Sleman , Joko Paromo, menyebut tingkat hunian kamar atau okupansi hotel di wilayahnya masih minim.

"Rata rata saat ini okupansi hotel hanya sekitar 10-15 persen. Walaupun itu, ( keberadaan hotel ) di dekat kota, tapi okupansi tingkat hunian kamar hotel tidak bisa terisi secara maksimal," tutur Joko kepada Tribunjogja.com , Selasa (28/3/2023).

Rendahnya okupansi hotel tersebut dinilai terjadi secara merata di berbagai daerah.

Baik itu di seluruh Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Semarang di Jawa Timur hingga Kota Surakarta di Jawa Tengah.

"Artinya suplai demen perjalanan masyarakat ke kota-kota tersebut masih minim pada awal Ramadan ini," ucapnya.

Disampaikannya, berdasarkan pengalaman Ramadan tahun lalu, rata-rata okupansi hotel akan meningkat menjelang dua hari Idulfitri hingga pelaksanaan hari pertama Idulfitri.

"Karena memang, untuk tren peningkatan hunian kamar hotel dibandingkan dengan 2016 atau 2017 beda sekali. Kalau dulu, orang-orang mulai banyak booking hotel itu paling tidak dua minggu berjalan puasa. Tapi kalau sekarang, paling sering sehari sebelum lebaran baru pada berangkat atau baru mencari hotel . Artinya mereka last minute booking," jelas Joko.

Walau begitu, secara optimis Joko mengatakan, okupansi hotel menjelang lebaran atau Idulfitri 2023 bisa menyentuh angka 70 persen.

Hal itu diprediksi berdasarkan pantauan kondisi hari libur bersama, hari libur sekolah dan lain sebagainya.

Di sisi lain, Joko menilai pada Ramadan kali ini tidak hanya okupansi hotel di Kabupaten Sleman saja yang mengalami penurunan, melainkan juga terdapat penurunan daya serap konsumsi masyarakat terhadap penjualan menu buka puasa di beberapa hotel.

"Kalau menurut saya, pengaruhnya itu bisa juga muncul imbas dari statemen-statemen mengenai berbagai macam larangan. Contoh ASN tidak boleh melakukan buka bersama di hotel. Terus ada juga tamu yang sebenarnya pengen menginap tapi tidak jadi karena ada beberapa faktor," urai Joko.

"Ramadan ini untuk pemesanan makanan dibandingkan pada tahun lalu kurang lebih hampir sama, walaupun diibaratkan pada tahun ini sudah ada penghapusan PPKM. Hanya saja adanya statement tersebut membuat pemesanan makanan di hotel juga menurun," lanjut dia.

Atas hal tersebut, pihaknya berharap kepada pemerintah setidaknya dapat membantu mendorong laju peningkatan perekonomian khususnya dalam dunia perhotelan lebih luas.

“Karena pemerintah itu bisa mendukung dan menggerakkan perekonomian rakyat. Rakyat ini sudah hampir tiga tahun terkena pandemi Covid-19 dan pada saat ini sudah terdapat masa cerah untuk membangkitkan perekonomian. Paling tidak itu bisa didukung secara bersama juga," pesan Joko.

"Terlebih sumber keuangan yang paling banyak didapat oleh perhotelan adalah dari pemerintah. Yang biasanya bisa melakukan pengembangan ekonomi adalah pemerintah. Ketika pemerintah itu bergerak, maka beberapa perusahaan atau usaha-usaha yang berada di bawah juga akan berputar ekonominya," tungkas Joko.( Tribunjogja.com )