Gelar Demo Besar-besaran di DPR Hari Ini, Perangkat Desa Juga Minta Masa Jabatannya 9 Tahun

Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mendesak pemerintah untuk memperpanjang masa jabatannya dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

Penulis: Hari Susmayanti | Editor: Hari Susmayanti
KOMPAS.COM/ZINTAN PRIHATINI
Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023). Mereka berasal dari berbagai daerah ditandai dengan banner bertuliskan asal daerahnya. 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mendesak pemerintah untuk memperpanjang masa jabatannya dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

Tuntutan itu mereka sampaikan dalam aksi unjukrasa yang digelar di gedung DPR/MPR pada Rabu (25/1/2023) siang ini.

Selain menuntut perpanjangan masa jabatan, PPDI juga menuntut kejelasan status PPPK atau ASN, menuntut gaji 13/14 layaknya PNS, menuntut tunjangan anak-istri, dan menuntut tunjangan purnatugas.

Dikutip dari Kompas.com, massa dari PPDI sudah berjalan menuju ke kawasan gedung DPR/MPR pada siang ini.

Mereka mengenakan baju dan atribut sama, yakni baju dinas berwarna coklat.

Salah satu banner yang dibawa massa bertulisan "Tuntut Kejelasan Status Perangkat Desa dan Perbaikan Kesejahteraan Perangkat Desa."

Mereka membawa sejumlah tuntutan dalam demonstrasi tersebut.

Menurut Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha Desa Bedingin, Kecamatan Todanan, Blora, Jawa Tengah, Kacung Saputro, setidaknya ada lima tuntutan yang dibawa.

Baca juga: Nasib Kades Gondrong yang Videonya Viral Sentil "Jokowi", Diomeli Istri, Rambutnya Dipotong Bupati

Pertama, massa perangkat desa menuntut kejelasan status PPPK atau ASN.

Kedua, massa menolak keras masa jabatan perangkat desa disamakan dengan kepala desa, yakni sembilan tahun, sebagaimana usulan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kemudian, massa juga menuntut gaji 13/14 layaknya PNS, menuntut tunjangan anak-istri, dan menuntut tunjangan purnatugas.

"Harapannya supaya dikabulkan tuntutan kami. Saya jauh dari Blora, pelosok desa," ujar Kacung saat ditemui di lokasi, Rabu.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Komarudin berujar, jalan di sekitar Gedung DPR ditutup seiring dengan adanya aksi demonstrasi yang digelar oleh PPDI.

"Iya, hari ini ada demonstrasi dari PPDI di DPR/MPR. Kemudian kalau ojol (Ojek online) itu di DPRD DKI," ujar Komarudin saat dihubungi, Rabu.

Adapun dalam surat pemberitahuan ke kepolisian, estimasi massa PPDI yang akan hadir ke depan gedung DPR/MPR mencapai 100.000 orang.

"Dalam pemberitahuan itu rencananya dimulai jam 08.00 WIB. Saat ini massa masih berdatangan, sudah ada kurang lebih 5.000," kata Komarudin.(*)

 

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved