Muzani Tegaskan Prabowo Subianto Merupakan Capres dari Partai Gerindra

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Partai Gerindra menegaskan Prabowo Subianto sebagai calon tunggal capres yang akan diusungnya di Pilpres 2024 sesuai dengan hasil Rapimnas pada 12 Agustus 2022 lalu.

Hal itu disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Menurut Muzani, sesuai dengan keputusan Rapimnas, bahwa capres dari Partai Gerindra hanya satu nama yakni Prabowo Subianto.

Sehingga, jika ada yang mengaku sebagai calon presiden dari Partai Gerindra, hal itu tidak benar dan ilegal

"Pada Rapimnas 12 Agustus yang lalu kita telah memutuskan bahwa capres Gerindra hanya satu nama, satu itu artinya tunggal, tidak ada nama lain yaitu Prabowo Subianto."katanya seperti yang dikutip dari Tribunnews.com.

"Itu adalah keputusan yang sudah disepakati seluruh komponen Partai Gerindra di seluruh Indonesia. Karena itu jika ada orang yang mengaku jadi capres dari Gerindra jelas itu ilegal," kata Muzani saat menghadiri acara launching nomor urut Partai Gerindra sebagai peserta Pemilu 2024 di Banda Aceh, Selasa (20/12/2022) malam.

Baca juga: Pilpres 2024: Pengamat Sebut Elite PDI-P Masih Punya Waktu Naikkan Elektabilitas Puan Maharani

Minta Daerah Sosialisasikan Nomor Urut 2

Partai Gerindra mendapatkan nomor urut 2 dalam Pemilu 2024 mendatang.

Muzani pun meminta kepada jajaran pengurus Partai Gerindra yang ada di daerah untuk menggencarkan kampaye pose dua jari sesuai dengan nomor urut partai.

Selain itu, pengurus daerah juga diminta untuk segera mensosialisasikan nomor urut 2 dalam setiap pemasangan baliho dan bendera partai.

"Mulai tahun depan seluruh pengurus di semua daerah untuk segera memasang baliho dan bendera dengan nomor urut dua. Kita ingin nostalgia karena itu mengingatkan kita dengan proses pemilu sebelumnya yang identik dengan pose dua jari," kata Muzani.

Muzani kemudian mengatakan, pergantian kepemimpin partai politik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota adalah hal biasa.

Apalagi saat ini proses pemilu sudah dimulai dengan ditandai penetapan nomor urut peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Tidak ada yang membedakan antara saya dengan pengurus-pengurus di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Karena kita bekerja bersama-sama mengabdi untuk bangsa dan negara. Oleh karena itu, rotasi kepemimpinan adalah hal biasa," ujar Muzani.