Berita Jogja Hari Ini

ORI DIY Dorong Regulasi Nirpungutan di Sekolah, Minimalisasi Kasus Penahanan Ijazah Siswa

Ombudsman RI (ORI) perwakilan DI Yogyakarta mendorong adanya regulasi nirpungutan di sekolah negeri maupun swasta.

Penulis: Ardhike Indah | Editor: Kurniatul Hidayah
freepik.com
ilustrasi amplop 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ombudsman RI (ORI) perwakilan DI Yogyakarta mendorong adanya regulasi nirpungutan di sekolah negeri maupun swasta.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY, Budhi Masthuri menilai, regulasi itu perlu segera ditetapkan demi meminimalisasi kasus penahanan ijazah siswa yang marak dilaporkan ke ORI DIY.

Hingga Oktober 2022, ORI DIY sudah menerima tujuh laporan penahanan ijazah oleh sekolah.

Baca juga: Polres Purworejo Kirimkan Bantuan Logistik Berupa Popok hingga Mi Instan untuk Korban Gempa Cianjur

“Akar masalah dari persoalan penahanan ijazah ini kan adanya praktik pungutan yang terjadi dalam penyelenggaraan layanan pendidikan, baik dasar, maupun menengah. Nah, ini yang seharusnya diselesaikan,” ujar Budhi, Senin (28/11/2022).

Dia menjelaskan, praktik pungutan membuat siswa yang tidak mampu menjadi lebih sulit untuk melunasi pungutan tersebut.

Seharusnya, kata dia, pendanaan pendidikan selain dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Negara (APBD dan APBN), menggunakan sumbangan sukarela, bukan pungutan.

“Pungutan itu sifatnya wajib. Kalau belum lunas, akan dianggap hutang. Umumnya, sekolah menggunakan ijazah sebagai jaminan pelunasan. Ini adalah komersialisasi pendidikan karena logika yang dipakai adalah perdata bisnis,” tutur Budhi.

Dengan sumbangan sukarela, maka orang tua siswa tidak terbebani untuk melunasi dana yang sudah ditetapkan di sekolah.

Adapun perbedaannya, pungutan bersifat wajib dan memiliki regulasi yang mengatur. Besaran pungutan biasanya sudah ditetapkan oleh sekolah.

Namun, pungutan akan bersifat liar apabila tidak ada regulasi yang memayunginya. Dikatakan Budhi, selama ini, belum ada regulasi yang mengatur banyaknya pungutan yang bisa dilakukan di sekolah.

Sementara, sumbangan sukarela diartikan sumbangan yang bergantung pada kesediaan orang tua siswa, tidak ada batasan harus menyumbang berapa.

Baca juga: Anak Bungsu dari 3 Anggota Keluarga yang Meninggal di Mertoyudan Magelang Diamankan Polisi

“Kami mengapresiasi kalau Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) mau menebuh ijazah siswa yang tidak sanggup melunasi biaya pendidikan, itu sangat membantu, tapi itu adalah solusi jangka pendek. Harusnya memang ada regulasi nirpungutan itu,” tutupnya.

Diketahui, Disdikpora DIY menganggarkan Rp 2,4 miliar untuk memberikan jaminan kelangsungan pendidikan terhadap 1.144 pelajar di DIY yang mengalami penahanan ijazah lantaran tak sanggup melunasi biaya pendidikan.

Dengan demikian ada banyak Ijazah dari sekolah swasta di DIY yang diselamatkan dan ditebus melalui beasiswa tersebut. (ard)

 

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved