Berita Purworejo

Bantuan RTLH di Purworejo Gagal Cair karena Regulasi, Ketua DPRD: Solusi Terbaiknya Diskresi

Ratusan massa tersebut, menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo dan Bupati Purworejo untuk mencairkan dana bantuan RTLH 2022 kepada 398

Penulis: Dewi Rukmini | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM/Dewi Rukmini
Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, saat ditemui wartawan di sela aksi demonstrasi ratusan warga calon penerima bantuan RTLH 2022 dan perangkat desa di depan Kantor Bupati, Senin (28/11/2022). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Dewi Rukmini

TRIBUNJOGJA.COM, PURWOREJO - Ratusan warga calon penerima bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) 2022 dan segenap perangkat desa yang tergabung dalam paguyuban kepala desa (Kades), lurah, dan perangkat desa (Polosoro), Paguyuban Sekretaris Desa Kabupaten Purworejo (PRASOJO), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), serta Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tampak membanjiri Jalan Proklamasi di depan Kantor Bupati Purworejo pada Senin (28/11/2022). 

Ratusan massa tersebut, menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo dan Bupati Purworejo untuk mencairkan dana bantuan RTLH 2022 kepada 398 penerima manfaat dari 38 Desa dan 3 Kelurahan. 

Aksi siang itu merupakan solidaritas para kades dan perangkat desa di Kabupaten Purworejo menyusul pembatalan sepihak alokasi dana bantuan RTLH 2022, yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan (Dinperkimtan) Kabupaten Purworejo melalui surat pemberitahuan pada 9 November 2022. 

Baca juga: Daftar UMP 2023 DKI Jakarta, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten

Padahal, hampir 80 persen keluarga penerima manfaat telah nelakukan pemesanan material, membongkar rumah, dan melaksanakan kegiatan pembangunan atau renovasi.

Bahkan, ada warga yang sudah selesai melakukan proses renovasi rumah hingga 100 persen. 

Mereka pun mendesak Bupati Purworejo untuk mencairkan alokasi dana senilai Rp5,97 miliar saat ini juga (Senin, 28/11/2022). 

Aksi unjuk rasa itu turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, Wakil Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, Sekretaris Daerah Kabuapten Purworejo, Said Romadhon, dan pejabat lainnya. 

Dalam kesempatan itu, Dion mengaku prihatin dengan nasib ratusan warga kurang mampu yang seharusnya mendapatkan hak untuk menerima bantaun RTLH 2022. 

Menurutnya, permasalahan tersebut ada karena pergantian regulasi yakni peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur penerima bansos RTLH dari kelompok masyarakat (Pokmas) menjadi perorangan pada 4 Juli 2022. 

"Jadi pada waktu itu, Perbup baru muncul karena Pemerintah Daerah (Pemda) diingatkan oleh APH terkait bansos ini (RTLH), penerimanya adalah perorangan, tidak bisa kelompok. Sehingga muncul lah Perbup 4 Juli 2022, yang menganti proposal permohonan pengajuan dari Pokmas harus menjadi perorangan," terang Dion saat ditemui ditengah aksi demonstrasi, Senin (28/11/2022). 

Ia melanjutkan, masalah mulai muncul karena Dinperkimtan tidak segera menyusulkan atau melengkapi administrasi penganti yang menyesuaikan Perbup baru.

Pihaknya menilai, apabila Dinperkimtan kala itu bergerak cepat melengkapi administrasi sebelum APBD Perubahan disahkan pada September 2022, maka tidak akan ada permasalah tersebut. 

"Yang menjadi masalah adalah Dinas Perkimtan sampai Oktober 2022, masih melakukan sosialisasi. Dan ketika ada permasalahan, baru lapor ke DPRD pada Oktober 2022 lalu. Padahal, kalau Oktober 2022 berarti APBD Perubahan sudah lewat," jelasnya. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved