KPU Bantul Mulai Membuka Pendaftaran PPK untuk Pemilu 2024

KPU Bantul mengundang warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota PPK

Penulis: Santo Ari | Editor: Muhammad Fatoni
dok.istimewa
Ilustrasi Pemilu 2024 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul membuka seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kapanewon/Kecamatan (PPK) untuk Pemilu serentak 2024 mendatang. 

Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho, mengungkapkan dalam rangka pembentukan PPK untuk Pemilu 2024, KPU Bantul mengundang warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota PPK.

Dijelaskannya, kebutuhan PPK di masing-masing kapanewon sebanyak lima orang sehingga total kebutuhan untuk se-Kabupaten Bantul ada 85 orang PPK.

Dalam ketugasannya nanti, PPK akan dibantu oleh sekretariat PPK yang berjumlah tiga  orang di masing-masing kecamatan.
 
"Pendaftaran calon anggota PPK ini dimulai pada 20 November hingga 29 November 2022, pukul 16.00 WIB." ujarnya, Senin (21/11/2022).

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Bantul, Musnif Istiqomah, menambahkan ada beberapa persyaratan dalam penerimaan PPK.

Yakni, WNI berusia paling rendah 17 tahun; setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

“Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya lima tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan,” ujarnya.

Syarat lainya yakni berdomisili dalam wilayah kerja PPK; mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat; dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sementara kelengkapan dokumen yang perlu disiapkan yakni fotokopi KTP-El, fotokopi ijazah terakhir, surat pernyataan yang menyatakan setia pada pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi; tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU kabupaten dan kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

“Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau pemilihan pada penyelenggaraan pemilu paling singkat dalam lima tahun terakhir, tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu, tidak memiliki penyakit penyerta (komorbid). Syarat lainnya mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi,” urainya.

Adapun surat kelengkapan dokumen disampaikan melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis.

Dijelaskannya, SIAKBA sendiri merupakan sistem informasi untuk mengelola data anggota KPU dan Badan Adhoc dari mulai proses pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi, termasuk menu untuk masukan dan tanggapan masyarakat dalam proses seleksi PPK dan PPS pada pemilu 2024. (*)
 

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved