Berita Kulon Progo Hari Ini

DPRD Kulon Progo Segera Bentuk Pansus Terkait Pengendalian Kemiskinan

DPRD Kulon Progo segera membuat panitia khusus (Pansus) untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem yang mencapai 3,44 persen atau sekitar 15.000 jiwa

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kulonprogo 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - DPRD Kulon Progo segera membuat panitia khusus (Pansus) untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem yang mencapai 3,44 persen atau sekitar 15.000 jiwa di daerah ini. 

Anggota DPRD Kulon Progo, Priyo Santoso mengatakan pembuatan pansus untuk mengendalikan angka kemiskinan yang implementasinya belum optimal sesuai Perda 19 tahun 2015.

"Sesuai dengan ketentuan regulasi, bisa dilakukan tinjauan dan nanti kita dorong untuk perubahan perda lebih aplikatif bagi Kulon Progo. Serta memiliki program khusus untuk penanggulangan kemiskinan di daerah ini," kata Priyo, Jumat (11/11/2022).

Baca juga: Pemkab Bantul Canangkan Zona Integritas di Semua Organisasi Perangkat Daerah

Dengan begitu, penanggulangan kemiskinan bisa lebih terukur baik di tingkat pendataan, program dan sinergitas masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). 

Diharapkan, kalangan legislatif memberikan analisa terkini berupa rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo untuk mengendalikan angka kemiskinan

"Kita sudah dorong dan Insyaallah akan segera dibentuk pansus," ucapnya. 

Menurut Priyo, sekarang ini parameter angka kemiskinan kurang jelas.

Sehingga, daerah mengambil sikap harus ada pendataan yang lebih komprehensif supaya bisa dijalankan di Kulon Progo. 

Selain itu, program dari pemerintah pusat dan provinsi harus sinergi untuk penanggulangan kemiskinan yang didanai oleh APBD. 

Baca juga: Profil Youssoufa Moukoko, Wonder Kid 17 Tahun Milik Timnas Jerman di Piala Dunia 2022

"Kita berharap penanggulangan kemiskinan di Kulon Progo bersifat tidak bantuan langsung melainkan lebih ke pemberdayaan. Sehingga mempunyai nilai kesinambungan usaha, warga bisa lebih mandiri dan punya nilai produktivitas usaha kerja. Walaupun, kita juga tidak menutup mata terhadap kemiskinan absolut. Masyarakat yang tidak bisa produktif juga perlu dibantu oleh bantuan langsung melalui program pusat dan provinsi," terangnya. 

Dengan begitu, bisa meningkatkan produktivitas usaha dan perekonomian warga miskin. (scp) 

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved