Ratusan Warga Banyuasin Geruduk Kantor Bupati Purworejo, Desak SK Pemecatan Sekdes Dipercepat

Laporan Reporter Tribun Jogja, Dewi Rukmini

TRIBUNJOGJA.COM, PURWOREJO - Ratusan warga Desa Banyuasin Kembaran, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, melakukan aksi demo di depan kantor Bupati Purworejo, Jalan Proklamasi Nomor 2, Dusun Plaosan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada Selasa (8/11/2022). 

Marzuki (55), tokoh masyarakat di Desa Banyuasin Kembaran, mengatakan, ratusan massa dikerahkan untuk mendesak Pemerintah Kabupaten Purworejo lekas mempercepat proses pemecatan Sekretaris Desa (Sekdes) Banyuasin Kembaran, Andika Sari. 

"Tuntutan warga, supaya Bapak Bupati segera memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa Banyausin Kembaran, untuk lekas membuat SK pemberhentian Andika Sari sebagai Sekdes," kata Marzuki kepada wartawan, Selasa (8/11/2022). 

Baca juga: Membaca Sinyal Jokowi Untuk Pilpres 2024 (2-Habis)

Sebelumnya, petisi pemecatan Sekdes Andika Sari gencar diserukan warga Desa Banyuasin Kembaran lantaran video viral yang mencuat di media sosial pada September 2022 lalu. 

Dalam video tersebut, tampak Sekdes Andika Sari sedang menenggak alkohol di sebuah klub malam di DI Yogyakarta pada hari ulang tahunnya. 

Marzuki mengungkapkan, usai beredarnya video tersebut, masyatakat Desa Banyuasin Kembaran lantas menuntut pemecatan Sekdes Andika Sari.

Hingga kini, tepat tiga bulan usai video itu beredar, Sekdes Andika Sari sudah dinonaktifkan dari tugas perangkat desa. 

"Sudah tidak ngantor tapi SK pemecatannya belum ada," ucapnya. 

Darinah, warga yang ikut berunjuk rasa siang itu mengaku muak dan bosan menunggu proses pemberhentian Sekdes Andika Sari.

Pasalnya dalam waktu tiga bulan, pemerintah masih berkutat dengan pemeriksaan kasus dan tak kunjung ada pencerahan. 

"Kami inginnya segera mungkin (pemecatan Sekdes Andika Sari). Kami siap menunggu hari ini (Selasa, 8/11/2022)," ucapnya saat audiensi di ruang otonom komplek Setda Kabupaten Purworejo. 

Menanggapi hal itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Sekertariat Daerah Kabupaten Purworejo, Bambang Susilo, menyebut ada regulasi dan tahapan yang harus dilalui dalam menyelesaikan kasus terkait.

Oleh karena itu, proses penyelesaiannya terkesan lambat. 

Meskipun begitu, Bambang mengungkapkan, proses pemeriksaan dan penyelidikan oleh inspektorat sudah dilakukan.