Reformasi Kalurahan, Upaya Pemda DIY Optimalkan Potensi Daerah

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Perubahan nomenklatur desa menjadi kalurahan bukan semata-mata untuk mengembalikan bentuk kelembagaan asli di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saja.

Namun, itu juga cara pemerintah untuk mengoptimalkan potensi masing-masing daerah.

“Reformasi kalurahan ini cara pemerintah untuk meningkatkan derajat desa itu sendiri. Ngarsa Dalem gak mau, wong ndeso itu lekat dengan gambaran tidak berpendidikan dan miskin. Maka, kita ubah keadaannya lewat reformasi kalurahan,” ujar Kepala Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren pada Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretaris Daerah (Setda) DIY, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Yudanegara.

Ia mengatakan hal tersebut dalam kuliah umum di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) ‘APMD’ berjudul ‘Reformasi Kalurahan Daerah Istimewa Yogyakarta’, Selasa (8/11/2022).

Baca juga: DI Yogyakarta Jadi Percontohan Reformasi Birokrasi Tematik

Kuliah umum juga dipandu oleh Ketua STPMD ‘APMD’ Yogyakarta, Dr. Sutoro Eko Yunanto.

Dilanjutkannya, reformasi kalurahan memungkinkan para lurah untuk menyelami apa potensi wilayah setempat.

Sehingga, bantuan dana keistimewaan (danais) bisa tersalurkan tepat sasaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kalurahan.

“Para lurah ini punya konsep apa? Inovasi apa? Nanti, kami dari kabupaten dan pemda tinggal dukung dengan danais itu,” ujar dia.

Meski demikian, Pemda DIY tidak semerta-merta mengeluarkan danais begitu saja.

Potensi yang ada di daerah harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Ia mengibaratkan, Pemda DIY akan memberikan kail kepada daerah, bukan ikan.

“Istilahnya, kami berikan kail, bukan ikannya. Kalau ikan, 1 ikan habis, 2 ikan habis. Jangan sampai, danais itu tidak ada bekasnya,” papar KPH Yudanegara.

Dia menceritakan, pernah ada suatu daerah yang bingung akan dihabiskan untuk apa danais yang diberikan pada daerahnya.