Angka Kemiskinan Ekstrem di Bantul Capai 27.510 Jiwa, Lurah Diminta Lakukan Verifikasi Lapangan

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Bupati Bantul Abdul Halim Muslih meminta para lurah melakukan verifikasi lapangan untuk bisa mengetahui jumlah pasti masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Dengan demikian, pemetaan tersebut dapat digunakan sebagai dasar mengeluarkan program-program untuk pengentasan kemiskinan sebagaimana ditargetkan pemerintah pusat bahwa pada tahun 2024 angka kemiskinan ekstrem di Indonesia harus nol.

Bupati menyatakan bahwa hampir tidak mungkin menghilangkan kemiskinan menjadi nol.

Baca juga: Disdik Sebut Dugaan Intimidasi Wali Murid SD Negeri di Sleman Hanya Miskomunikasi

Bahkan negara-negara besar lainnya juga memiliki masalah yang sama.

Namun demikian, pihaknya berupaya menekan angka kemiskinan ekstrem seminim mungkin.  

"Tinggal dua tahun efektif kita harus mengupayakan penghapusan kemiskinan ekstrem ini di 75 kalurahan yang jumlahnya 27.510 jiwa di Kabupaten Bantul," ujar Bupati Bantul saat rapat data kemiskinan ekstrem di Pendopo Parasamya, Selasa (1/11/2022).

Bupati memprediksi, masing-masing kalurahan memiliki jumlah populasi kemiskinan ekstrem yang berbeda-beda.

Dan para lurah harus melakukan verifikasi lapangan. 

"Para lurah harus mengetahui, benarkah jumlah yang dirangkum dinsos ini terbukti di lapangan. Misalnya untuk Kapanewon Bambanglipuro di kalurahan Mulyodadi kemiskinan ekstrem ada 448 jiwa, Sidomulyo 545 jiwa, sumbermulyo 559 jiwa. Di kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo ada 309 jiwa," katanya.

Dari contoh-contoh tersebut, ia meminta masing-masing kalurahan bisa melakukan pendataan sekaligus verifikasi lapangan untuk mendata warga masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem.

Setelah dilakukan pendataan, maka langkah selanjutnya adalah melaporkan ke Dinas Sosial dan Bappeda agar dapat segera dirumuskan program atau kegiatan yang tepat sasaran dan mampu mengentaskan kemiskinan ekstrem di Bumi Projotamansari. 

Selain itu, pemetaan ini juga bertujuan agar nanti bantuan-bantuan sosial baik yang bersumber dari APBD dan APBDes tidak tumpang tindih sehingga pemanfaatan anggaran dapat lebih efisien.

"Menghapus kemiskinan itu bukan perkara yang mudah. Ini merupakan perkara yang memiliki multifaktor, bisa karena faktor infrastruktur yang jelek, karena ketersediaan air atau pengairan irigasi tidak ada, dan lain-lain. Tapi yang paling berat itu mental," ujarnya.

"Kalau mental inginnya miskin itu berat, kalau jalan bisa kita bangun, termasuk rumah tidak layak huni bisa kita bangun. Tapi kalau mental tambane rodo angel (pengobatanya agak sulit), tapi tetap kita upayakan bagaimana mentalitas itu bisa kita bangun," imbuhnya.

Meski susah mengentaskan kemiskinan, namun Bupati menyatakan bahwa pihak lain juga banyak yang membantu pemerintah dalam membantu mengentaskan kemiskinan