Proyek Jalan Tol Bawen-Yogyakarta Wilayah Magelang Masuki Tahap Baru

Tribunjogja.com Magelang - Proyek nasional pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta di wilayah Magelang memasuki tahap baru.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/13 Tahun 2022, tanggal 20 April 2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta.

Pengadaan tanah pembangunan Tol Bawen-Yogyakarta di Kabupaten Magelang terdampak 44 desa dengan luas sekitar 5.792.366 meter persegi.

Salah satu diantara wilayah yang terdampak adalah Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang.

Camat Ngluwar Rohmad Zani mengatakan, progres proyek Tol Bawen-Yogyakarta di wilayahnya masih menuju tahap tim apprasial.

"Progres tol untuk saat ini, masih tahap tim aprasial, tim aprasial sudah masuk tapi hasilnya belum.

"Yang terkena di Kecamatan Ngluwar itu ada 7 desa terlewati, yang tidak hanya 1 desa, yang tidak satu-satu nya hanya Desa Somokaton,"terangnya.

Sementara itu, saat disinggung berapa banyak fasilitas umum yang terdampak pembangunan Tol Bawen-Yogyakarta di wilayahnya.

Ia mengklaim, tidak banyak karena sebagian besar wilayah persawahan atau pertanian yang terdampak.

"Salah satunya balai desa ini, kemudian sebagian tanah makam juga kena, kemudian sekolah ini TK yang ada di kompleks Kantor Kepala Desa Plosogede tanah milik desa, tapi bangunan diperuntukkan untuk TK.

"Ya paling banyak lahan sawah, pertanian, kalau lahan rumah penduduk, ada tapi tidak banyak,"bebernya.

Kantor Kepala Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang mengatakan, Kantor Kepala Desa terdampak pembangunan Tol Bawen-Yogyakarta diperkuat adanya sebuah patok berwarna kuning yang terpasang di depan kantor.

Patok kuning ini menandakan bahwa lokasi tersebut sebagai poros jalan tol atau titik tengah jalan tol.

Kepala Desa Plosogede, Safiid mengatakan, luasan tanah kantor kepala desa yang terdampak itu sekitar 2000 meter persegi.

"Karena itu pas kena-nya As jalan tol (titik tengah jalan tol). Tak hanya itu, ada lima bangunan yang ada di kompleks kantor kepala desa juga terdampak,

"Kantor kepala desa sendiri, kantor lembaga, gedung olahraga (GOR), bangunan dapur umum sewaktu bencana Merapi, dan satu sekolah taman kanak-kanak (TK),"ujarnya saat ditemui di kantornya pada Selasa (18/10/2022).

Terdampaknya kantor kepala desa itu, membuat pihaknya sudah berencana melakukan relokasi.

Bahkan, alternatif lokasi pemindahan kantor sudah mulai dirembugkan.

"Kami sudah berembug dengan lembaga, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

"Kami berniat akan memindahkan di sebelah barat SD Ploso Kidul.

"Jaraknya dari sini tidak ada satu kilometer, kurang lebih 800 meter. Kebetulan di tanah bengkok milik desa,"ungkapnya.

Untuk bangunan sekolah taman kanak-kanak, kata dia, juga dipertimbangkan akan di relokasi.

Meskipun, lokasinya akan dibuat berbeda.

"TK ini juga terkena, untuk TK sementara nanti yang akan pindah di dekat Puskesmas karena itu juga bengkok.

"Nanti akan diikutkan dengan wilayah Plosok Kidul, Insya Allah muridnya akan lebih banyak,"tuturnya.

Sedangkan untuk proses pembangunan kantor kepala desa yang baru, ia mengatakan masih menunggu arahan dari pemerintah terkait.

Karena, sampai saat ini prosesnya belum menuju tahap itu.

"Ya saya mengikuti aturan dari pemerintah saja (untuk proses pembangunan). Tunggu aturan, belum ada pemberitahuan untuk imbauan tukar guling,"ujarnya.

Sementara itu, ia mengungkapkan, dari 9 dusun yang ada di desanya sebanyak 5 dusun yang terdampak.

Yakni, Dusun Druju Kidul, Dusun Druju Tegal, Ploso Kidul, Ploso Wetan, dan Karang Sangrahan.

"Totalnya itu, ada 280 bidang atau sekitar 14,8 hektar.

"Itu terdiri dari sawah, pekarangan rumah, termasuk tanah khas desa. Paling banyak itu sawah kalau tanah khas desa totalnya 11000 meter persegi,"ujarnya.

Lebih jauh, ia menuturkan, untuk warga yang rumahnya terdampak di desanya sebanyak 20 rumah dari 25 KK.

Awalnya, banyak warganya yang keberatan tanahnya terdampak tol.

Namun, lama-kelamaan setelah dilakukan pendekatan dan sosialiasi.

Para warga mulai bisa menerima.

"Kami sudah lima kali melakukan sosialisasi.

"Setelah ada penjelasan, baik dari pusat, provinsi, abupaten, (warga) menerima juga mungkin hanya ada satu yang tidak menerima namun khirnya menerima semua.

"Karena kan lihat harga dulu, kita tinggal menunggu tim apprasial kemungkinan bulan-bulan ini,"terangnya. ( Tribunjogja.com/ndg)