Berita Jogja Hari Ini

DPR RI Berharap Alokasi Danais Bisa Semakin Dirasakan Masyarakat

Anggota DPR RI, Gandung Pardiman yang juga bagian dari tim pemantau Dana Keistimewaan (Danais) DIY, mendukung penuh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Kurniatul Hidayah
Istimewa
Anggota DPR RI, Gandung Pardiman 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Anggota DPR RI, Gandung Pardiman yang juga bagian dari tim pemantau Dana Keistimewaan (Danais) DIY, mendukung penuh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY, yang tengah mengaudit kinerja efektivitas pengelolaan Danais TA 2018-2022. 

Dijelaskannya, pemeriksaan terinci oleh BPK DIY itu digulirkan pada 11 Oktober-23 November 2022, yang mengerucut pada pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pencapaian tujuan pengaturan keistimewaan.

Yakni, melalui desain perencanaan pengelolaan dan implementasi kegiatan yang dibiayai dengan Dana Keistimewaan DIY selama tahun anggaran 2018-2022.

Baca juga: Piala Raja Sprint Rally Jogja 2022 Putaran III Akan Digelar pada 15-16 Oktober 2022

"Saya mendukung sepenuhnya terhadap BPK, untuk melakukan pemeriksaan terinci terhadap kinerja atas efektifitas pengelolaan Dana Keistimewaan," katanya, melalui keterangan tertulis, Jumat (14/10/2022).

"Ya, saya sebagai anggota tim pemantau Danais yang dibentuk DPR RI, akan memantau dan mengawal terus agar Dana Keistimewaan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," imbuh Gandung.

Ia menyatakan, pemeriksaan atau audit BPK sangat diperlukan agar pengelolaan dana keistimewaan dapat mensejahterakan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Sebab, tambahnya, sejak Danis diterima oleh Pemda DIY mulai 2013 hingga sekarang, kesejahteraan belum sepenuhnya terwujud, dimana angka kemiskinan dan ketimpangan masih cukup tinggi.

Baca juga: Digelar di Yogyakarta, Rakernas FPPI ke-5 Diharapkan Jadi Tonggak Kebangkitan Perempuan

"Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan DIY pada triwulan pertama 2022, bulan Maret, itu sebesar 11,34 persen. Itu lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan tingkat nasional yang sebesar 9,54 persen. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius," tegasnya.

Politikus senior itu mengungkapkan, meski penggunaan Danais dikhususkan untuk kewenangan keistimewaan, alangkah baiknya tetap berimplikasi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang saat ini jadi problem besar di DIY.

"Semoga saja, dari audit BPK nantinya akan muncul masukan-masukan, kemudian saran-saran, ya, untuk mengoptimalkan pengelolaan Dana Keistimewaan terhadap kesejahteraan rakyat," pungkasnya. (aka)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved