Pemilu 2024

Bawaslu Kota Yogyakarta Butuh Dukungan Perwal untuk Cegah Potensi Konflik APK

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta menyebut potensi konflik terkait alat peraga kampanye (APK) di wilayahnya sangat tinggi.

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kota Yogya 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta menyebut potensi konflik terkait alat peraga kampanye (APK) di wilayahnya sangat tinggi.

Sehingga, dibutuhkan dukungan melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) agar polemik itu bisa diminimalisir.

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Tri Agus Inharto, menyampaikan, sepanjang proses Pemilu 2019 lalu, pihaknya menertibkan sekira 14 ribu APK.

Jumlah itu, ungkapnya, merupakan yang tertinggi dibandingkan daerah tingkat dua lain, di penjuru DI Yogyakarta.

Baca juga: Sebuah Mobil Sedan yang Tak Diketahui Pemiliknya di Jalan Kota Magelang Hangus Terbakar

"Makanya, pemasangan APK di Kota Yogyakarta sangat rentan menimbulkan konflik, karena luas kota yang terbatas, kemudian ada larangan pemasangan peraga di sejumlah titik," urainya, Rabu (12/10/2022).

"Pada 2019 kemarin banyak APK yang dipasang di fasilitas-fasilitas umum, padahal di ruas-ruas jalan tertentu sudah ada larangannya. Bahkan, banyak juga kan, yang dipasang di tiang listrik dan telepon," lanjut Agus.

Pengalaman itu, mendasari Bawaslu untuk memberi masukan kepada pemerintah daerah, supaya segera merealisasikan payung hukum.

Dengan keberadaan Perwal, diharapkan tim sukses dan simpatisan peserta Pemilu bisa lebih melek pada aturan pemasangan APK.

"Ya, perlu aturan yang disusun secara mendalam, untuk mereduksi potensi munculnya konflik, baik saat pemasangan peraga, maupun saat penertiban, ketika ditemukan pelanggaran di lapangan," ungkapnya.

Dijelaskannya, potensi konflik juga sering muncul saat dua pihak memperebutkan lokasi pemasangan APK yang jumlahnya sangat terbatas di Kota Yogyakarta.

Jika terjadi polemik seperti itu, pihaknya pun harus menengahi, supaya tercapai kesepakatan terbaik.

"Lalu, bisa juga muncul konflik, karena ada oknum yang melepaskan, atau merusak APK peserta Pemilu. 

Maka, kami mengusulkan untuk memberikan ruang di persil pribadi masyarakat atau konstituennya, yang mendukung peserta pemilu tersebut," ucap Agus.

Baca juga: Bupati Sri Mulyani Melantik 47 Kepala SMP Negeri di Klaten, Minta Hal Ini Segera Dilakukan

Ia pun mendorong, Perwal yang nantinya diterbitkan dapat mencakup aturan terkait pemasangan alat peraga kampanye untuk Pemilu legislatif, maupun kepala daerah yang berlangsung secara serentak.

"Sehingga, masyarakat, peserta Pemolu, dan Pilkada tidak kebingungan dengan aturan. Kemudian, pengawasan dari Bawaslu pun bisa dilakukan lebih optimal, selama proses bergulir," ungkapnya. (aka)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved