Berita DI Yogyakarta Hari Ini

Standar Pelayanan Masih Minim, Komisi C DPRD DIY Usulkan Raperda Pengelolaan Terminal Tipe B

Pengusulan raperda dilatar belakangi kebutuhan peningkatan aksesibilitas dan mobilitas transportasi massal serta keterpaduan antarmoda dan intermoda.

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DIY melangsungkan rapat kerja guna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan terminal penumpang angkutan jalan tipe B.

Sekretaris Komisi C DPRD DIY , Amir Syarifudin mengatakan, pengusulan raperda oleh komisinya dilatar belakangi oleh kebutuhan peningkatan aksesibilitas dan mobilitas transportasi massal serta keterpaduan antarmoda dan intermoda.

Selain itu, dibutuhkan juga kemajuan dalam pengelolaan simpul terminal penumpang Tipe B.

Dia mengatakan, terminal tipe B di DIY sudah beroperasi sejak lama, namun pemerintah daerah DIY hingga saat ini belum memiliki regulasi hukum mengenai pengelolaan terminal penumpang angkutan jalan tipe B.

Baca juga: Imbas Kenaikan Harga BBM, Tarif Tiket Bus di Terminal Jombor Sleman Ikut Naik Sejak Kemarin

“Sebelum Covid terjadi, kami sudah beberapa kali melakukan sidak di dua lokasi yaitu Terminal Wates dan Terminal Jombor. Ada beberapa fasilitas yang belum memenuhi. Mulai dari kamar kecil yang kurang memadai, smoking area, fasilitas ibu-ibu, dan cas HP,” ungkapnya, Kamis (6/10/2022).

Jumlah penumpang di Terminal Jombor sebenarnya cukup tinggi.

Di tahun 2018 dan 2019 tercatat ada 2 juta penumpang di terminal tersebut, namun menurun 50 persen di tahun 2020 karena adanya pembatasan aktivitas oleh pemerintah akibat Covid-19.

Sedangkan jumlah penumpang di terminal Wates tahun 2018 dan 2019 rata-rata 700 ribu penumpang.

Tahun 2020, jumlah pengguna terminal hanya 180 ribu penumpang.

Ruang lingkup Raperda usulan Komisi C ini beberapa diantaranya akan mengatur tentang standar pelayanan minimal, sistem informasi manajemen terminal penumpang, dan peran serta masyarakat hingga usaha mikro dan kecil.

"Usaha mikro dan kecil  nantinya akan menempati 30 persen ruang di terminal, sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja," katanya.

Baca juga: Terdampak Kenaikan Harga BBM, Ini Tarif Baru Deretan Bus AKAP dari Terminal Giwangan

Menanggapi usulan Raperda pengelolaan terminal tipe Tenaga Ahli Bapemperda, Widodo Triputro menyoroti beberapa hal yang di antaranya terkait transportasi online dan kondisi geografis DIY.

“Sekarang ada transportasi online, yang juga merupakan transportasi umum namun tidak memiliki kewajiban untuk masuk terminal. Saya khawatir ke depannya terminal akan menjadi kurang menarik untuk dikunjungi,” terangnya.

Adapun terkait kondisi geografis, Widodo menilai jarak antar daerah di DIY saling berdekatan dan berhimpitan sehingga transportasi antar kabupaten dan kota tidak perlu masuk terminal.

Hal tersebut dinilainya membuat para pelaku usaha transportasi tidak tertarik untuk menyediakan transportasi umum. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved