Berita Sleman Hari Ini

Dukuh Mundur Karena Diduga Terlibat Asusila, Ini Tanggapan Pemkab Sleman

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Sleman angkat bicara perihal Dukuh di Sleman yang mengundurkan diri karena diduga terlibat tindakan asusila.

Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Sleman 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Kepala Bidang, Pengembangan Kelembagaan dan Aparatur Kalurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (PMK) Al Adib Burochmad angkat bicara perihal Dukuh di Sleman yang mengundurkan diri karena diduga terlibat tindakan asusila.

Secara ketentuan, menurut dia, tata cara mengenai pengisian dan pemberhentian Perangkat Desa telah diatur dalam Perda Kabupaten Sleman nomor 10 tahun 2019. 

Dalam pasal 39 ayat 1, kata Adib dijelaskan bahwa perangkat desa bisa berhenti dari jabatannya dikarenakan tiga hal.

Pertama meninggal dunia, lalu permintaan sendiri dan terakhir diberhentikan. 

"Ketika ada perangkat desa yang berhenti atas permintaan sendiri, maka harus ada surat permohonan dari yang bersangkutan ke Kepala Desa (Lurah) jika disetujui, maka ditetapkan oleh Keputusan Lurah kemudian disampaikan ke Panewu paling lambat 16 hari setelah ditetapkan," kata Adib, Rabu (5/10/2022). 

Baca juga: Dukuh di Sleman Mengundurkan Diri, Diduga Terlibat Asusila dan Nyaris Didemo Warga

Pemberhentian Perangkat Desa apakah bisa dipengaruhi karena ada desakan dari masyarakat, Adib mengatakan, dalam Perda tersebut tidak diatur soal itu.

Hanya saja, jika memang sudah ada kemauan atau permintaan dari yang bersangkutan maka tahapan selanjutnya bisa diproses.

Perangkat desa, kata dia, bisa berhenti dari jabatannya karena permintaan sendiri dengan diberhentikan berbeda.

Jika diberhentikan maka ada beberapa pertimbangan, antara lain memiliki usia lebih dari 60 tahun (purna tugas).

Kemudian terpidana dengan ancaman hukuman 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Lalu melanggar sebagai perangkat desa. 

"Jadi (berhenti) karena permintaan sendiri dan diberhentikan beda ya. Diberhentikan harus ada sebabnya. Kemudian jika diberhentikan harus ada konsultasi kepada Panewu," kata dia. 

Pertanyaan berikutnya, apakah dugaan tindakan asusila sudah bisa membuat Dukuh mundur?

Perihal itu, menurut Adib saat ini sedang disusun regulasi berbentuk Peraturan Bupati atau (Perbup) tentang pedoman sanksi administratif bagi Pamong Kalurahan.

Baca juga: Oknum Dukuh Tersangka Dugaan Korupsi Tanah Pelungguh di Sinduharjo Sempat Ingin Cicil Kerugian Desa

Halaman
123
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved