Berita Purworejo

Soal Dugaan Pemotongan BLT DD, Warga Desa Karanggetas Purworejo: Bukan untuk Bayar PBB

menampik kabar pemotongan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) untuk membayar pajak bumi bangunan (PBB) dan melunasi SPPT 2022

Penulis: Dewi Rukmini | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM/Dewi Rukmini
Gerbang masuk ke Desa Karanggetas, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Dewi Rukmini

TRIBUNJOGJA.COM, PURWOREJO - Beberapa warga yang termasuk keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Karanggetas, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, menampik kabar pemotongan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) untuk membayar pajak bumi bangunan (PBB) dan melunasi SPPT 2022.

Mereka menyebut, pemotongan tersebut digunakan untuk menunjang pembangunan sarana ibadah di desa setempat.

Dengan alasan itu, warga mengungkap ada pihak yang mewajibkan KPM memberi sumbangan dengan nominal tertentu.  

"Waktu menerima bantuan memang utuh, tidak ada potongan. Tapi begitu sampai rumah, kami harus menyetor sejumlah uang ke orang ketiga sesuai arahan seorang pihak," ungkap W (55), salah satu warga penerima BLT DD kepada Tribunjogja.com, Senin (3/10/2022). 

Baca juga: Jelang Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 2022-2027, Ini Harapan Ketua Komisi A DPRD DIY

Ia mengaku selama ini telah mendapatkan BLT DD sebanyak tiga kali.

Dalam kurun waktu tersebut, W menyetorkan Rp100 ribu - Rp200 ribu kepada pihak yang telah ditunjuk untuk menerima sumbangan pembangunan sarana ibadah. 

"Pembagian BLT DD kan sudah tiga kali, tahap pertama saya diminta Rp200 ribu. Tahap kedua, kalau tidak salah saya kasih Rp100 ribu, dan tahap terakhir Rp200 ribu," rincinya.

Menurut W, pemberian sumbangan itu seikhlasnya, tidak dipatok dengan harga tertentu.

Apalagi dibebankan oleh KPM yang notabenenya adalah keluarga kurang mampu. 

Hal senada juga disampaikan warga lain dari RT 2 Desa Karanggetas.

Mereka menyebut pihak yang mengintruksikan kewajiban sumbangan tersebut termasuk dalam jajaran pemerintahan desa (Pemdes). 

"Satu hari sebelum pembagian BLT, orang itu datang ke rumah warga mengabarkan tentang pengambilan bantuan. Sekaligus menyuruh warga untuk membayar senilai Rp200 ribu kepada panitia pelaksana pembangunan sarana ibadah terkait. Kalau tidak mau nanti namanya akan dicoret," ucap warga berinisial R. 

Mengenai kesepakatan bersama terkait pembayaran PBB menggunakan dana BLT, Ia mengaku tidak mengetahui.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved