Berita Purworejo

Dinsosdaldukkb Purworejo: Hak Penggunaan Dana BLT di Luar Otoritas, Sepenuhnya Milik KPM

Ahmat Jainudin, tidak akan mentoleransi apabila ditemukan pelanggaran berupa pemotongan dana bantuan langsung tunai (BLT), khususnya di kantor pos.

Penulis: Dewi Rukmini | Editor: Kurniatul Hidayah
KOMPAS.com/NURWAHIDAH
lustrasi uang 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Dewi Rukmini

TRIBUNJOGJA.COM, PURWOREJO - Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) Kabupaten Purworejo, Ahmat Jainudin, tidak akan mentoleransi apabila ditemukan pelanggaran berupa pemotongan dana bantuan langsung tunai (BLT), khususnya di kantor pos. 

Hal ini sejalan dengan tugas Dinsos untuk memastikan dana BLT sampai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara utuh, tanpa potongan apapun. 

Meskipun demikian, Jainudin menyebut jika dana bantuan sudah diterima oleh KPM, maka hak penggunaan berada di luar otoritas Dinsos. 

Baca juga: Soal Dugaan Pemotongan BLT DD, Warga Desa Karanggetas Purworejo: Bukan untuk Bayar PBB

"Tugas dinas (sosial) memastikan bahwa BLT sampai kepada KPM tidak ada potongan. Perihal kemudian penerima ini di desanya ada iuran bangun masjid atau gotong royong lain, tentu sudah di luar jangkauan kami," ucap Jainudin kepada Tribunjogja.com, Senin (3/10/2022). 

Menurutnya, ada beberapa macam bantuan yang dialokasikan pemerintah untuk masyarakat penerima manfaat.

Bantuan-bantuan tersebut dibagi berdasarkan tujuannya, semisal BLT BPNT yang berguna untuk menguatkan ketahanan pangan KPM.

Kemudian ada BLT BBM, yang dialokasikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya yang terdampak kenaikan BBM.

Dalam pemanfaatannya, bantuan tersebut dapat dipakai untuk membeli kebutuhan pangan sehari-hari. 

"Sebenarnya untuk BLT dana desa (DD), bukan ranah kami untuk berkomentar. Sebab, pembinaannya lebih ke dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyatakat dan desa (DPPPAPMD)," sebutnya.

Baca juga: Jelang Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 2022-2027, Ini Harapan Ketua Komisi A DPRD DIY

Walaupun bantuan-bantuan tersebut sudah diterima oleh KPM, Ia berharap dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Sebab, bantuan semisal BLT BBM dan BNPT tidak ada hubungannya dengan sumbangan atau pembayaran pajak. 

"Kalau pemerintaah desa atau panitia mengintruksikan warganya untuk membayar sumbangan atau pajak ya silakan saja. Tapi harapannya, uang tersebut tidak diambil dari BLT BBM, semoga masyarakat ada uang lain selain yang bersumber dari bantuan," tutupnya. (drm)
 

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved