Pemerintah Harus Ada Upaya Hapus Anggaran Pembayaran Bunga Obligasi Rekap BLBI

Langkah ini penting demi menyelamatkan keuangan negara atau APBN ditengah kondisi ekonomi saat ini sangat sulit.

ist
Staf Ahli Pansus BLBI DPD RI, Hardjuno Wiwoho 

TRIBUNJOGJA.COM - Staf Ahli Pansus BLBI DPD RI, Hardjuno Wiwoho berharap pemerintah fokus untuk melakukan upaya  penghapusan anggaran yang tak ada kontribusi bagi masyarakat.

Satu diantaranaya, pos pembayaran subsidi bunga obligasi Rekapitatalisasi eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Langkah ini penting demi menyelamatkan keuangan negara atau APBN ditengah kondisi ekonomi saat ini sangat sulit.

“Ini anggaran yang tidak produktif dan membebani APBN kita,” tegasnya.

“Ini peringatan bagi anggaran kita. Kalau uang rakyat ini terus dipakai untuk hal-hal yang tidak penting maka APBN kita jebol dan ini menjadi ancaman bagi masa depan anak cucu bangsa ini,” terangnya.

Hardjuno mengaku tidak iklas jika uang pajak rakyat terus dibiarkan membayar beban subsidi bunga obligasi rekap sampai 2043.

Kebijakan ini jelas sangat tidak adil dan melukai rasa keadilan rakyat. Apalagi, angkanya bernilai total Rp 4.000 triliun.

“Karena itu, alangkah baiknya, dana yang sangat besar itu dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini jauh lebih bermanfaat ketimbang dihambur-hamburkan untuk hal yang tidak penting,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Hardjuno menegaskan dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, efisiensi anggaran adalah salah satu cara yang harus dilakukan pemerintah.

Termasuk menghapus alokasi pembayaran bunga obligasi rekap yang selama ini digelontorkan pemerintah dalam APBN.

Hardjuno menyakini, pembayaran bunga obligasi rekap ini akan terus menjadi beban APBN ke depan.

Khususnya jika pemerintah tidak mengambil kebijakan menghapus pembayaran bunga obligasi rekap BLBI.

Situasi ini menjadi ancaman serius bagi APBN dimasa yang akan datang.

“Saya ingatkan pemerintah agar peduli dengan kondisi APBN kita saat ini,” kata Hardjuno.

Menurutnya, dalam situasi dunia yang sedang sulit, tidak bisa lagi negara menutup mata pada kerugian rakyat atas pembayaran bunga obligasi rekap BLBI.

Selama 20 tahun terakhir jika dirata-rata Rp 60 triliun dibayarkan untuk bunga rekap, sudah ada Rp 1200 triliun. (*)

 

Sumber : https://wartakota.tribunnews.com/2022/10/02/staf-ahli-pansus-blbi-dpd-ri-hardjuno-wiwoho-minta-hapus-pembayaran-bunga-obligasi-rekap-blbi

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved