Berita DI Yogyakarta Hari Ini

OJK dan Komisi XI DPR RI Gencarkan Sosialisasi Bahaya Pinjol Ilegal di Yogya

Maraknya praktik pinjaman online ( pinjol ) ilegal mendapat sorotan tajam dari Komisi XI DPR DI dan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ).

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Gaya Lufityanti
istimewa
Suasana penyuluhan jasa keuangan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal, di Yogayakarta, Jumat (30/9/2022) lalu. 

TRIBUNJOGJA.COM - Maraknya praktik pinjaman online ( pinjol ) ilegal mendapat sorotan tajam dari Komisi XI DPR DI dan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ).

Hal itu, jadi latar belakang kedua pihak untuk menggencarkan sosialisasi, termasuk di DI Yogyakarta .

RM. Moch Wahyu Wibisono mewakili Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir, dalam giat "Penyuluhan Jasa Keuangan dan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Terhadap Pinjaman Online" di Yogayakarta , Jumat (30/9/2022) lalu, mengatakan, bahwa maraknya pinjol sedikit banyak akibat lemahnya regulasi. 

"Baik dari sistem pengawasan, hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang. Di sisi lain, praktik itu juga dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi cavid-19 dan prilaku masyarakat yang  konsumtif di era digital," urai Wibisono.

Baca juga: 4.160 Pinjol Ilegal Ditutup, UMKM di Kota Yogya Diminta Jangan Mudah Tergiur

Oleh sebab itu, dalam kegiatan sosialisasi teranyar, pihaknya pun mengundang 200 peserta dari berbagai kalangan, yang didominasi anak-anak muda, yang cenderung lebih melek gadget.

Terlebih, di kalangan mereka, banyak yang terjerat hutang pinjol.

"Menurut data OJK, tak sedikit anak anak muda yang menjadi korban pinjol ilegal," katanya. 

Lebih jauh, Wibisono mengatakan, perkembangan teknologi informasi telah merubah kehidupan.

Gadget harus diakui sudah menjadi kebutuhan pokok untuk belajar, bekerja, berdagang, jalin pertemanan, hingga terkait masalah hutang piutang digital.

Baca juga: AFPI Sebut Penyaluran Dana Pinjol di DI Yogyakarta Cukup Tinggi 

"Teknologi juga telah memunculkan masalah dan  kejahatan baru seperti pinjol illegal. Di tengah marak penggunaan pinjol di masyarakat, tanpa dibarengi pemahaman cukup, ini bisa memunculkan masalah yang kompleks di masyarakat," jelasnya.

Karenanya, lanjut Wibisono, Komisi XI DPR RI akan terus bergandengan tangan dengan OJK , berusaha memfasilitasi giat penyuluhan, diskusi, sosialisasi, workshop dan upaya-upaya lainnya, terkait fenomena pinjol ilegal yang marak di masyarakat. 

"Supaya rakyat tidak hanya menjadi obyek dan korban pinjol ilegal yang statusnya tidak tercatat dan terdaftar secara resmi di OJK ," pungkasnya. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved