Berita Bantul Hari Ini

Pemkab Bantul Perbarui DTKS dengan Penilaian Secara Obyektif dan Subyektif

Pemkab Bantul terus berupaya mengevaluasi dan memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Penulis: Santo Ari | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Bantul 

TRIBUNJOGJA.COM - Pemkab Bantul terus berupaya mengevaluasi dan memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Upaya ini perlu dilakukan agar program-program bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan dalam evaluasi DTKS tersebut diperlukan penilaian secara subyektif dan obyektif.

Agar kemudian bisa diketahui kondisi sebenarnya dari masyarakat yang sudah atau belum terdaftar dalam DTKS.

Baca juga: Bupati Abdul Halim Siapkan Pengembangan Konservasi Situs Mataram Islam di Bantul

"Kami selalu update DTKS, kami review, kami evaluasi mana exclusion error mana inclusion eror. Serta mana yang mestinya masuk sebagai DTKS mana yang mestinya keluar," ujar Bupati, Jumat (30/9/2022).

Adapun dalam penilaian subyektif, pihaknya akan melibatkan lurah dan tokoh masyarakat agar bisa melakukan klarifikasi langsung di lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya di masyarakat.

Setelahnya baru dilakukan musyawarah untuk perbaikan data dengan menggandeng stakeholder terkait.  

Sementara untuk penilaian secara objektif, langkah yang ditempuh adalah dengan melaksanakan survei atau penelitian.

Halim menerangkan, hasil dari penelitian tersebut akan menjadi acuan untuk pengakuratan data dari masyarakat yang sudah terdaftar DTKS maupun yang belum terdaftar.

Baca juga: Bupati Halim Bagikan Suvenir Tumbler Bambu Karya Industri Kreatif Bantul

"Untuk klarifikasi lapangan memang tidak hanya bisa melihat tampak luar saja. Misalnya rumahnya jelek namun ternyata orangnya kaya (mampu). Hal-hal seperti inilah yang harus kami terus klarifikasi di lapangan bersama lurah dan tokoh masyarakat," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Bantul Gunawan Budi Santoso menyatakan, pihaknya juga mendorong agar pemerintah kalurahan bisa melakukan musyawarah kalurahan (muskal) untuk pengusulan DTKS.

Untuk kemudian, hasil dari muskal tersebut akan dikawal agar datanya bisa ditetapkan di Kementerian Sosial.  

"Dari seluruh usulan DTKS hasil muskal, masyarakat Bantul yang terdaftar ada sekitar 70 ribu jiwa," ungkapnya.( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved